.webp)
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menata kawasan Gedung Sate dengan mengintegrasikannya ke Lapangan Gasibu menuai beragam respons dari masyarakat.
Proyek pembangunan Plaza Gedung Sate-Gasibu senilai Rp15,8 miliar ini juga berdampak pada perubahan arus lalu lintas, termasuk penutupan Jalan Diponegoro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan skema lalu lintas melingkar di sekitar kawasan tersebut. Namun, bagi warga yang sehari-hari melintas, kebijakan ini justru menimbulkan kekhawatiran.
Ade (50), seorang pengemudi ojek online yang kerap mangkal di sekitar kawasan tersebut mengaku terdampak langsung jika kebijakan itu diterapkan.
"Sebagai masyarakat pastinya sedikit terganggu kalau harus muter-muter, biasanya kan lurus ya, kalau diputar pasti lebih macet ya kayaknya apalagi sore atau weekend," ujar Ade saat berbincang dengan detikJabar, Kamis (16/4/2026).
Ia mengaku hampir setiap hari melintasi Jalan Diponegoro, bahkan bisa lebih dari lima kali dalam sehari. Perubahan jalur dinilai akan membuat jarak tempuh semakin jauh, terutama saat menjemput penumpang.
"Sering lewat situ hampir lebih dari 5 kali sehari. Makin jauh jemput (penumpang) kalau gitu, saya kan sering diam di sini (Taman Kandaga), suka dapat orderan dari Pullman," katanya.
Ade juga menilai, kondisi lalu lintas di kawasan tersebut saat ini saja sudah kerap padat, terutama saat akhir pekan atau ketika ada kegiatan di sekitar Gedung Sate. Penutupan permanen jalan justru dikhawatirkan memperparah kemacetan.
"Jadi bukan macet lagi (kalau ditutup permanen), hari biasa weekend aja macet pas normal, ada acara aja macet apalagi kalau ditutup permanen. Kalau itu ditutup permanen, depan Gedung Sate pasti macet. Gak ditutup aja macet kok," tegasnya.
Selain soal dampak lalu lintas, Ade juga menyoroti besarnya anggaran proyek yang mencapai Rp15,8 miliar. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut jika tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Kalau enggak urgent terus kurang berguna bagi masyarakat saya kira 15 miliar kegedean lah," ucapnya.
Ia pun mempertanyakan sasaran utama dari penataan kawasan tersebut yang cenderung hanya diperuntukkan bagi kalangan pejabat, bukan untuk masyarakat umum.
"Penataan itu buat siapa? Buat masyarakat apa buat pejabat? Kalau buat masyarakat ya oke-oke saja. Kalau buat pejabat ngapain juga, masyarakat pasti enggak setuju lah," pungkasnya.
(bba/sud)
