.webp)
DPRD Kota Bandung menyoroti kondisi APBD 2026. Meski mendukung kebijakan efisiensi, lembaga legislatif tersebut meminta agar program prioritas tidak terhambat oleh persoalan anggaran.
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, hingga saat ini belanja pegawai Pemkot Bandung masih berada di bawah 30 persen. Ia mengapresiasi kebijakan tersebut karena selaras dengan Undang-Undang (UU) HKPD Nomor 1 Tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belanja pegawai Kota Bandung masih di bawah 30 persen. Saya yakin dengan upaya upaya sekarang ini seperti efisien dan yang paling penting kan peningkatan produktivitas," katanya, Selasa (14/4/2026).
"Supaya dari sisi biaya sesuai arahan dalam undang-undang, dan dari segi produktivitas kerja lebih baik, saya kira bisa," ungkap politikus PKS yang akrab disapa Kang Asmul tersebut.
Kang Asmul meyakini bahwa kebijakan itu bisa ditaati oleh Pemkot Bandung. Terlebih saat ini, berbagai langkah terus dilakukan seperti efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.
"Saya yakin dengan upaya upaya sekarang ini seperti efisien dan yang paling penting kan peningkatan produktivitas supaya dari sisi biaya sesuai arahan dalam undang-undang, dan dari segi produktivitas kerja lebih baik, saya kira bisa," jelasnya.
Meski demikian, Kang Asmul turut menyinggung kebutuhan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyatakan bahwa Kota Bandung masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan sektor lainnya.
Untuk itulah, Pemkot Bandung harus mencari cara agar pengisian jabatan atau posisi pegawai yang kosong bisa terpenuhi. Namun menurutnya, anggaran belanja tersebut tidak boleh melebihi ketentuan yang berlaku.
"Memang saya juga masih dapat laporan guru-guru masih kurang segala macam, belum lagi di instansi-instansi lain masih ada kekurangan. Jadi memang harus puter otak pemerintah, agar bisa tetap mengikuti undang-undang dan juga pegawai yang kebutuhannya memang mendesak itu juga harus dilakukan," terangnya.
Untuk itulah, pihaknya mendorong Pemkot Bandung melakukan sejumlah upaya, salah satunya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat potensinya yang masih cukup besar.
"Pemerintah harus puter otak. PAD harus ditingkatkan, potensinya PAD masih ada. Pertama, wisata Bandung banyak sekali, artinya ketika wisatawan datang banyak berarti potensi dari hotel ada," ujarnya.
"Kalau hotel, orang nginep kemudian pergi ke luar, ok lah. Tapi kalau makan biasanya masih di Kota Bandung, artinya resto juga ada potensi, lalu hibhran" jelasnya.
Ia pun menekankan bila peningkatan PAD ini tidak membebani masyarakat, karena itulah potensi yang ada bisa terus digali. "Saya selalu menekankan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. Berarti apa yang tidak membebani masyarakat? Perpindahan orang dari satu tempat ke tenpat lain, itu tidak terasa dan bisa jadi potensi," pungkasnya.
(iqk/iqk)
