.webp)
Aksi serangan digital kini sedang mengintai kehidupan pribadi warga Kota Bandung. Itu terjadi setelah sebuah informasi menyebutkan bahwa data kependudukan warga di Ibu Kota Jawa Barat tersebut diduga telah dibobol dan berpotensi disalahgunakan kelompok peretas atau hacker.
Informasi tersebut pertama kali dibeberkan sebuah akun Twitter (X) bernama VECERT Analyzer pada 29 Maret 2026. Dia memperingatkan bahwa tindakan ini bisa berdampak karena berkaitan dengan dokumen kependudukan warga Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PERINGATAN: Kebocoran Database Penduduk Bandung," tulis akun tersebut di unggahannya sebagaimana dilihat detikJabar, Senin (6/4/2026).
VECERT Analyzer sendiri sudah beberapa kali muncul di X karena merupakan akun keamanan siber & CTI, perusahaan keamanan siber yang berfokus pada analisis kritis dan penelitian terhadap ancaman digital. Sejumlah informasi beberapa kali mereka unggah mengenai peringatan kebocoran data yang menimpa perusahaan hingga sektor pemerintahan di berbagai negara.
VECERT Analyzer pun menuding biang kerok pembobolan data ini adalah kelompok hacker dengan nama 'Petrusnism'. Kelompok ini diklaim telah mengantongi informasi rinci kependudukan warga Kota Bandung yang jumlahnya mencapai 1 jutaan.
"Kami mendeteksi kebocoran data besar yang berdampak pada Kota Bandung, Indonesia. Pelaku ancaman dengan nama "petrusnism" telah merilis sebuah database yang berisi informasi pribadi rinci dari lebih dari satu juta warga, yang diduga diambil secara ilegal dari catatan resmi kependudukan," ucapnya.
"Korban: Database Penduduk Bandung, Indonesia Pelaku: petrusnism. Jumlah data: +1.000.000 baris (data individu). Tanggal kebocoran: Maret 2026 (kemungkinan kejadian baru-baru ini)," tutup unggahan tersebut.
Setelah kabar ini menyebar, pihak Disdukcapil memberikan keterangan soal kasus tersebut. Disdukcapil menyatakan, kondisi ini rupanya tidak jauh berbeda dengan surat yang telah dikirim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ketua Tim Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kota Bandung Yuanda Gustazi membeberkan, beberapa waktu lalu, sudah ada surat dari BSSN yang dikirim ke Computer Security Incident Response Team (CSIRT), sebuah tim yang dibawah kewenangan Diskominfo. Ia pun tak menampik bahwa isi surat tersebut senada dengan surat dari BSSN.
"Kalau yang di X itu senada dengan surat yang ditunjukan kepada CSIRT dari BSSN. Suratnya tidak ditunjukkan ke Disdukcapil, tapi ke tim CSIRT ini," kata dia via sambungan telepon, Senin (6/4/2026).
Yuanda Gustazi mengaku belum bisa berbicara lebih detail soal dugaan pembobolan data kependudukan tersebut. Ia mengaku, pimpinannya akan membuat keterangan resmi untuk menjawab hal itu.
"Nah, tim CRSIRT mengkonfirmasi ke kami ke Disdukcapil. Jadi yang kebocorannya bukan dari disdukcapil. Paling kita ada press release sesuai arahan Pak Kadis nanti, jadi kita enggak bisa jawab langsung langsung sekarang di sini," ujarnya.
Meski begitu, Yuanda Gustiazi turut mengomentari soal aksi pembobolan data kependudukan yang diumumkan di media sosial Twitter (X). Menurutnya, pemicu tindakan itu bisa saja bukan hanya berakar di Disdukcapil lantaran semua layanan saat ini kerap melampirkan dokumen kependudukan secara digital.
"Kami sendiri kurang tahu karena memang kalau dilihat dari data sekarang itu kan hampir setiap pelayanan publik menggunakan elemen yang sama ya sebagai kunci. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan NIK tentunya. NIK ini kan dimulai tahun 2018, menjadi satu kata kunci di setiap layanan, satu deret kunci bahwa setiap layanan itu harus menyertakan NIK," katanya.
"Sehingga sekarang yang menggunakan NIK itu kan tidak hanya di Disdukcapil, hampir di seluruh layanan. Seperti layanan bank, kepolisian, semua berawal dari NIK dulu. Yang pasti nanti akan kami siapkan press rilisnya soal hal ini," pungkasnya.
(ral/sud)
