.webp)
Pelayanan persampahan di wilayah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, tengah berada dalam kondisi memprihatinkan. Sejumlah armada pengangkut sampah dilaporkan tidak laik jalan, mulai dari kondisi ban yang gundul hingga unit yang sudah mangkrak selama hampir satu tahun.
Seorang petugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kendala teknis ini telah berlangsung lama dan sangat menghambat operasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendaraan mogok pun udah mau 8-9 bulan belum diperbaiki. Nah, sekarang pun dari bulan-bulan belakang banyak kendaraan yang mogok, cuma dibetulkan dengan dalih sementara dulu supaya bisa jalan. Nah, sekarang banyak yang mogok lagi," ujar sumber tersebut kepada detikJabar, Kamis (2/4/2026).
Berdasarkan keterangan sumber tersebut, setidaknya ada sekitar lima unit armada yang mengalami kerusakan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pendukung dan ketersediaan suku cadang dasar seperti ban.
"Sekarang belum beroperasi karena satu ada yang bannya gundul, ada yang bannya pecah, ada yang BBM-nya belum turun sampai sekarang. Mobil penuh sampah ada di kantor Korwil," tuturnya.
Di tengah keterbatasan fasilitas dinas, muncul cerita pilu dari petugas lapangan yang terpaksa merogoh kocek pribadi demi pelayanan tetap berjalan. Sumber tersebut menceritakan adanya seorang sopir yang nekat berutang hingga belasan juta rupiah untuk memperbaiki mobil dinasnya.
"Dia pinjam ke mana-mana sampai mobilnya beres dengan dana dicicil, dia bayar. Ketika udah bagus, dikasih bonnya ke orang bidang, katanya dengan dalih dia bilang ngapain dibetulin sendiri? Kan ada pemerintah," ungkap sumber tersebut menirukan respons pihak dinas.
Pantauan di lokasi, tepatnya di sekitar kantor Korwil Pengelolaan Sampah Palabuhanratu, Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, Cimanggu, memperlihatkan pemandangan yang kontras. Gunungan sampah plastik dan limbah rumah tangga tampak meluber hingga ke bahu jalan aspal, tepat di bawah rimbunnya pepohonan.
Di area tersebut, terlihat setidaknya tiga unit truk pengangkut sampah berwarna kuning dan merah dalam kondisi "lumpuh". Bak truk tersebut terisi penuh oleh muatan sampah yang hanya ditutup jaring seadanya, namun tidak ada tanda-tanda mobilisasi menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sejumlah truk lain juga tampak berjajar rapi di area perbukitan dekat kantor tanpa pergerakan. Bau menyengat dari tumpukan sampah yang meluber ini menjadi konsumsi harian para pengguna jalan yang melintas di jalur yang cukup ramai tersebut.
Respons DLH, Perbaikan Segera Berjalan
Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, mengakui adanya kendala pada armada di Palabuhanratu. Ia menyebutkan bahwa proses kontrak pemeliharaan kendaraan baru saja tuntas pada Maret 2026 ini.
"Insyaallah armada yang di Palabuhanratu yang tadi dikeluhkan, memang ada satu nih yang krusial itu rusak total, dalam arti tidak jalan itu karena itu di kondisi konvektor. Untuk mesin sebetulnya jalan, cuma kan kalau konvektor tidak jalan kan juga bingung juga ya mengoperasikan unit kendaraan tersebut," kata Dede saat dikonfirmasi terpisah.
Terkait isu ban gundul, ia mengeklaim pihaknya sudah mulai melakukan pemesanan setelah kontrak pemeliharaan selesai. Sementara mengenai petugas yang berutang hingga belasan juta untuk perbaikan mandiri, ia mengaku hal itu menjadi dilema bagi kedinasan.
"Kan itu efek-efek yang lalu sebetulnya. Saya juga kan kadang ya saya merasa kasihan juga ketika itu. Tapi kan kita teh kan tiba-tiba ada tagihan aja begitu. Kita tidak maulah berbenturan dengan aturan lah," jelasnya.
Dampak dari krisis armada ini terlihat jelas dengan adanya penumpukan sampah di wilayah Jalan Cimanggu dan sekitarnya.
Meski pihak dinas berdalih penumpukan juga disebabkan oleh peralihan pola buang sampah masyarakat, namun kendala armada dan distribusi BBM tak menampik menjadi faktor penghambat pengangkutan residu ke TPA Cimenteng.
"Kita memang bertahap, waktu kita sudah melaksanakan kegiatan kita mengerahkan empat armada nih sedikit-sedikit kita ambil dulu lah. Yang penting kita kan berpikir juga kalau semua armada dikerahkan itu terganggu nih pelayanan," pungkas Dede.
(sya/sud)
