.webp)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi mulai menyiasati keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) di tengah wacana pembatasan. Salah satu dampaknya, ritase pengangkutan sampah kini terpaksa dikurangi demi menjaga operasional tetap berjalan.
Kepala DLH Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah menegaskan hingga kini belum ada kebijakan pembatasan BBM untuk sektor pelayanan publik seperti pengangkutan sampah. Namun, efisiensi anggaran membuat pihaknya harus mengatur ulang prioritas penggunaan BBM.
"Kalau pembatasan mungkin tidak dikatakan pembatasan, karena pelayanan tidak boleh dikurangi. Tapi karena efisiensi, pagu kami berkurang cukup jauh, jadi harus mengatur prioritas," ujar Reni saat dihubungi detikJabar, Rabu (1/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, total anggaran DLH sekitar Rp32 miliar per tahun, dengan Rp22 miliar di antaranya terserap untuk gaji pegawai. Artinya, anggaran tersisa di bawah Rp10 miliar harus menanggung kebutuhan operasional, termasuk BBM untuk truk sampah dan alat berat.
Dengan kondisi tersebut, DLH harus melakukan penghematan, salah satunya dengan mengurangi frekuensi pengangkutan sampah. Produksi sampah di Kota Sukabumi sendiri, per Februari 2026 mencapai sekitar 185 hingga 190 ton per hari.
"Selama ini pembatasan paling terasa itu mengurangi volume. Misalnya biasanya dua sampai tiga kali angkut, sekarang jadi satu kali sehari," katanya.
Saat ini, DLH mengoperasikan 34 unit truk sampah, meski beberapa dalam kondisi rusak, serta empat unit alat berat dengan konsumsi BBM cukup besar. Untuk operasional, truk menggunakan pertalite, sementara alat berat menggunakan Pertamina Dex yang dinilai lebih mahal.
"Yang berat itu kalau harga BBM naik, terutama untuk alat berat," ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, DLH juga telah mengajukan tambahan anggaran melalui skema parsial ke Bappeda. Hal ini seiring rencana penambahan dua unit truk sampah oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
"Kalau armada ditambah, otomatis BBM, operasional, SDM, dan kru juga harus ditambah. Tidak bisa hanya sarananya saja," jelas Reni.
Selain itu, DLH mulai mendorong kolaborasi lintas daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, pengangkutan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada DLH.
"Kalau ini kolaborasi, misalnya dengan kabupaten sekitar atau masyarakat mengurangi sampah, pasti akan lebih ringan," ujarnya.
DLH juga menyiapkan berbagai skenario jika kebijakan pembatasan BBM benar-benar diterapkan, termasuk pengaturan ulang rute dan jadwal pengangkutan.
"Kalau itu terjadi, kita harus atur strategi penghematan. Memang berat, tapi tetap harus disiasati agar pelayanan tidak terganggu," pungkasnya.
(dir/dir)
