Catatan Sekda Jabar di HUT ke-112 Kota Sukabumi

Perayaan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi menjadi momentum refleksi atas berbagai capaian sekaligus pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di tengah sederet prestasi, persoalan pengangguran, kemiskinan, hingga pengendalian inflasi masih menjadi catatan penting.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna Milangkala ke-112 Kota Sukabumi. Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang dinilai telah menunjukkan capaian positif di berbagai sektor.

"Banyak capaian yang sudah diraih, khususnya di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, didukung DPRD serta masyarakat. Ini tentu kami apresiasi," kata Herman kepada awak media di DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026).

Salah satu indikator yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang mencapai 78,23. Angka tersebut berada di atas rata-rata IPM Jawa Barat yang berada di angka 75,9.

Tak hanya itu, Indeks Gini Kota Sukabumi juga dinilai cukup baik. Dengan angka 0,371, ketimpangan ekonomi di Kota Sukabumi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang berada di angka 0,39.

"Ini hal yang membanggakan. Termasuk capaian reformasi birokrasi seperti SAKIP, sistem merit, SPBE, hingga raihan opini WTP yang harus disyukuri," ujarnya.

Namun di balik capaian tersebut, Herman mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Sukabumi masih berada di angka 8,19 persen, sementara angka kemiskinan mencapai 6,9 persen.

"Tidak ada gading yang tak retak. PR-nya antara lain pengangguran masih tinggi, kemudian kemiskinan juga masih tinggi," ungkapnya.

Selain itu, isu inflasi juga menjadi perhatian serius. Kota Sukabumi diketahui masih mencatatkan inflasi tertinggi di Jawa Barat dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, Herman menilai kondisi tersebut masih berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Ia menyebut, inflasi Jawa Barat berada di angka 3,39 persen dengan batas atas 3,5 persen.

"Masih dalam koridor, tapi harus terus dijaga. Rentangnya 1,5 sampai 3,5 persen, tidak boleh di bawah atau di atas itu," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Jika inflasi terkendali, harga-harga akan tetap terjangkau sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat.

"Kalau harga terjangkau, daya beli terjaga. Daya beli terjaga, konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat, kemiskinan akan turun. Itu logikanya," kata Herman.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, termasuk sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), guna mempercepat pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus ditandai dengan penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan. Peringatan Milangkala ke-112 pun dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi dan merumuskan langkah ke depan.

"Ini momentum terbaik untuk refleksi, kontemplasi, dan membuat resolusi agar tahun berikutnya lebih baik," tutupnya.