.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong opsi pemangkasan anggaran penyelenggara negara usai mengikuti Salat Idul Fitri 1447 Hijriah di Gedung Sate. Langkah ini ditawarkan agar dana infrastruktur yang dikucurkan pemerintah bisa disiapkan secara optimal.
Selepas Salat Id, Dedi Mulyadi awalnya menyinggung kondisi Lebaran 2026 di Jabar. Ada banyak makna yang ia rasakan mengenai momen Lebaran, mulai dari suasana riang gembira hingga tradisi saling memaafkan di antara sanak saudara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebaran terlaksana dengan baik, tertib, dan penuh riang gembira. Namun di tengah kebahagiaan itu, lebaran juga selalu menghadirkan tetesan air mata. Ada yang menyesali kesalahan, mengingat keluarga yang telah tiada, atau merindukan sanak saudara yang jauh. Itulah ciri dan tradisi Lebaran," katanya, Sabtu (21/3/2026).
Pada momen inilah, Dedi Mulyadi mendorong opsi pemotongan anggaran untuk penyelenggara negara. Ia menyadari anggaran yang disediakan untuk publik saat ini masih jauh dari kata optimal.
"Saya juga merasa, pemerintah hari ini belum sepenuhnya berbuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, bahwa pemerintah belum bisa bekerja secara optimal dalam melayani kebutuhan dan memenuhi harapan masyarakat," ungkapnya.
"Terkait infrastruktur dan hal lainnya, tadi saya sampaikan bahwa di negara lain, pemasukan negara umumnya hanya dari pajak. Sementara di negara Islam, dari zakat. Sedangkan di kita, masyarakat terbebani berbagai macam pungutan ada zakat, pajak, dan lainnya. Jumlahnya banyak, tetapi mengapa kita belum juga maju," tambahnya.
Seharusnya, kata Dedi, porsi anggaran untuk publik bisa lebih besar dibanding anggaran operasional bagi penyelenggara negara. Pemprov Jabar, kata dia, selama ini berkomitmen menjalankan opsi tersebut selama masa kepemimpinannya.
"Kuncinya sederhana. Di negara lain, porsi anggaran untuk penyelenggaraan negara relatif kecil, sehingga dana untuk kepentingan rakyat lebih besar.
Sementara di kita, porsi untuk penyelenggaraan negara masih terlalu besar. Itu yang terus ingin saya tekan dan perbaiki. Saat ini, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Realokasi anggaran provinsi sudah mulai terlihat. Distribusi anggaran menjadi lebih jelas, transparan, dan terarah," ucapnya.
Ke depan, Dedi Mulyadi menginginkan alokasi anggaran publik mencapai 80 persen. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur hingga kebutuhan dasar lainnya bisa terpenuhi hingga ke pelosok Jabar.
"Ini juga menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi tersebut akan tercermin dalam RAPBD 2027. Kalau dianalogikan dengan pengelolaan zakat, pemerintah ini seperti amil. Maka, porsi untuk amil jangan terlalu besar," katanya.
"Saat ini, angkanya berada di kisaran 30 persen. Itu sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai 40, bahkan pernah 50:50 atau 70:30 di mana porsi terbesar justru untuk penyelenggara negara. Namun, saya berharap ke depan Jawa Barat bisa menekan angka itu menjadi 25 persen, bahkan idealnya di kisaran 20 persen," pungkasnya.
(ral/orb)
