.webp)
Ribuan jemaah melaksanakan salat Idulfitri lebih awal di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jumat (20/3/2026) pagi. Pelaksanaan ini mengikuti ketetapan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh hari ini.
Pantauan detikJabar, para jemaah sudah memadati area kampus sejak pukul 06.00 WIB. Karena minimnya fasilitas, pelaksanaan salat Idulfitri bahkan hingga menutup Jalan Syamsudin. Meski demikian, tak menutup kekhusyukan ibadah masyarakat.
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, Iu Rusliana menyebut, pelaksanaan Idulfitri hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian ibadah Ramadan yang telah dijalani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika sudah yakin waktunya Id, maka kita diwajibkan berbuka dan diharamkan untuk berpuasa. Tapi kami tetap menghormati keputusan pemerintah yang menetapkan besok sebagai Idulfitri," kata Iu kepada detikJabar.
Menurutnya, perbedaan penetapan hari raya bukan hal baru. Ia justru melihat kondisi ini sebagai tanda kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan.
"Kita dorong ini jadi ruang saling menghormati. Semua didasarkan pada kajian keilmuan dan keagamaan yang mendalam, bukan keputusan tiba-tiba," ujarnya.
Iu juga menyinggung gagasan kalender hijriah global tunggal yang terus diperjuangkan Muhammadiyah, agar ke depan umat Islam tidak lagi berbeda dalam menentukan awal Ramadan maupun hari raya. Ia mengingatkan, dalam sejarahnya, perbedaan ijtihad juga pernah dialami oleh pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, saat meluruskan arah kiblat.
"Dulu dituding macam-macam, tapi akhirnya disadari sebagai kebenaran dan diikuti bersama. Ini juga proses," tuturnya.
Dalam momentum Idulfitri, Iu mengajak umat untuk kembali pada nilai kesucian dan ketakwaan, termasuk saling memaafkan dan menahan amarah. Ia juga menyinggung polemik izin pelaksanaan salat Id di Lapangan Merdeka sebelumnya. Menurutnya, hal itu harus disikapi dengan lapang dada.
"Kalau ada miskomunikasi, kita harus memaafkan dan menahan amarah. Itu bagian dari tanda keberhasilan ibadah Ramadan," ucapnya.
Di sisi lain, ia mendorong adanya dialog lebih intens antara pemerintah dan organisasi keagamaan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kita menghargai keputusan pemerintah, tapi berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti ini. Muhammadiyah sudah ada sejak 1912, bukan organisasi baru, dan ini bagian dari ekspresi beragama kami," katanya.
Iu menyambut baik rencana dialog yang disampaikan pemerintah daerah. Ia berharap komunikasi yang lebih terbuka bisa membangun saling pengertian.
"Mudah-mudahan ruang dialog semakin kuat. Itulah ciri keadaban yang kita harapkan bersama," pungkasnya.
(dir/dir)
