.webp)
Masa Reses II Tahun Anggaran 2025/2026 dimanfaatkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, untuk menyerap aspirasi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dari berbagai titik kunjungan, ia menemukan pola keluhan yang seragam, yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Masyarakat itu yang dikeluhkan masalah BPJS, PKH, pendidikan, sembako, UMKM karena mungkin sulitnya ekonomi sekarang jadi lebih kepada bagaimana proteksi masyarakat soal masalah-masalah itu," ujar Mamat, Selasa (3/3/2026).
Ia menyebut, persoalan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat warga kian bergantung pada jaring pengaman sosial. Aspirasi yang mencuat pun berkisar pada perlindungan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah beberapa titik, aspirasinya mengembang pada masalah itu-itu saja. Ada yang lain soal air bersih, penerangan, posyandu dan lainnya, tapi yang utama pada poin tadi," katanya.
Minim Literasi Program, Akses Layanan Tak Optimal
Menurut Mamat, persoalan mendasarnya bukan semata ketersediaan program, melainkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang sudah ada.
"Mereka itu banyak yang tidak tahu soal program. Contoh orang Bandung dia sulit berobat, padahal kan punya UHC, tapi masyarakat tidak tahu sampai menggunakan fasilitas itu," ungkap Ketua DPD NasDem Jabar ini.
Mamat menyoroti kebiasaan warga yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa melalui prosedur rujukan berjenjang. Akibatnya, pembiayaan tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan karena menyalahi mekanisme.
"Karena ketidaktahuannya begitu sakit, dia langsung ke UGD, pakai BPJS. Pas sampai rumah sakit rawat jalan tidak dicover, karena tidak sesuai mekanisme melalui puskesmas dan rujukan," jelasnya.
Mamat menilai, di sinilah peran pemerintah kewilayahan menjadi krusial dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.
"Pencerahan itu yang harusnya diberikan kepada masyarakat, oleh siapa oleh pemerintah kewilayahan," tegasnya.
Puskesmas Harus Naik Kelas Jadi 'Rumah Sakit Mini'
Dari berbagai aspirasi tersebut, satu gagasan yang paling ia tekankan adalah penguatan fungsi Puskesmas. Ia melihat fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama itu belum dimanfaatkan secara optimal.
"Saya sampaikan coba dibuat oleh Pemkot Bandung, pelayanan di puskesmas harus baik. Jangan hanya puskesmas melayani standar tapi lebih kepada menjadi rumah sakit mini," ujarnya.
Menurutnya, perubahan paradigma ini penting agar masyarakat terbiasa menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan, bukan sekadar tempat berobat ringan.
"Jadi masyarakat akan terbiasa datang lebih dulu ke puskesmas. Sekarang langsung ke rumah sakit, puskesmas dianggap gak ada apa-apanya, ini yang harus diubah. Jadi puskesmas harus menjadi rumah sakit mini," pungkasnya.
Simak Video "Video: PBI BPJS Kesehatan Dibayar Pemerintah 3 Bulan ke Depan"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
