.webp)
Hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menembus 95 persen. Namun di balik angka itu, program pengentasan kemiskinan dinilai masih belum optimal dalam satu tahun terakhir.
Menanggapi survei tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut tingginya kepuasan publik patut disyukuri karena merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.
"95 persen lebih ya Alhamdulillah, karena pemerintah daerah, gubernur dan DPRD menjadi satu kesatuan terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ono, Rabu (18/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, ia mengakui Jawa Barat masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar, terutama di sektor perekonomian. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
"Tapi jujur kita akui, Jawa Barat masih banyak problem yang belum terselesaikan terutama soal perekonomian. Tapi DPRD dan gubernur sudah sepakat menyusun prioritas pembangunan dari tahun pertama sampai 2030 nanti," katanya.
Ono menjelaskan, pada 2025 fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), hingga infrastruktur pendidikan yang dinilai belum merata.
"Sehingga tentunya 2025 fokus pada infrastruktur jalan, jembatan, PJU, infrastruktur pendidikan yang tentunya belum semua terselesaikan," ucapnya.
Memasuki 2026, kata dia, mulai ada pergeseran kebijakan anggaran. APBD diarahkan untuk membantu kabupaten/kota memperbaiki jalan rusak sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah.
"Di 2026 sudah ada pergeseran bagaimana APBD bisa membantu kabupaten kota membangun jalan yang rusak dan ini pasti akan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan infrastruktur yang tidak terpisah akan membentuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di 2026 kita mulai memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Ono.
Di sektor ketenagakerjaan, ia menyinggung peluncuran program "Cari Gawe" pada 2025 sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran. Program tersebut memungkinkan perusahaan merekrut tenaga kerja secara langsung tanpa proses antrean panjang maupun pungutan biaya.
"Ini terus kita pantau. Ada beberapa pusat industri baru yang sedang dibangun terutama di kawasan Rebana, sehingga kita ingin pastikan rekrutmen tenaga kerja lebih memprioritaskan masyarakat di kawasan tersebut," ujarnya.
Namun demikian, Ono menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi kepastian tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Ia menyebut evaluasi RTRW, moratorium tambang, hingga penataan kawasan industri dan perumahan menjadi langkah penting agar dunia usaha memiliki kepastian.
"Sehingga di Jabar dengan berbagai macam wilayah mana industri, perumahan, pangan, pengendalian atau penataan itu tidak menjadi peruntukan lainnya. Soal moratorium tambang, perumahan harus segera diselesaikan sehingga pengusaha mendapat kepastian mana wilayah yang pasti jadi kawasan industri," katanya.
DPRD, lanjut Ono, akan terus mengawasi struktur APBD, khususnya organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan ekonomi, agar anggaran benar-benar berdampak pada pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.
"Walaupun kemarin sudah ada penurunan angka kemiskinan walau tidak signifikan, ini jadi catatan DPRD yang tentunya kita menjalankan fungsi kita yang akan diselaraskan dengan kebijakan gubernur," tegasnya.
(bba/dir)
