.webp)
Parkir di Kota Bandung kerap jadi masalah yang tak ada habisnya. Setiap akhir pekan maupun libur panjang, selalu ada saja cerita dari wisatawan yang mengeluh mengalami getok tarif parkir dengan harga di luar ketentuan.
Karena kondisi itu lah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berkeinginan untuk menghidupkan kembali sistem parkir dengan pembayaran digital. Meski belum tergambar konsepnya, tapi Farhan mau alur pembayaran parkir itu jadi lebih tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulanya, Farhan merespons soal masalah parkir yang kerap muncul dan meresahkan. Ia mengakui, penertiban selama ini sudah dijalankan meski pada akhirnya tindakan itu seolah jadi fenomena 'kucing-kucingan'.
"Parkir itu kan ada beberapa titik yang dibereskan sekarang ini. Pada prinsipnya, kalau yang nama parkir liar itu, bagaimanapun juga sekarang ini begitu ada, tindak. Muncul lagi, tindak lagi. Begitu terus yang harus kita lakukan. Jadi kesannya kayak kucing-kucingan," kata Farhan dikutip Senin (9/2/2026).
Karena kondisi itu, Farhan berencana menerapkan sistem pembayaran digital untuk parkir di Kota Bandung. Apalagi, ia baru mendapat data dari Bank Indonesia bahwa 16,7 persen pendapatan di Kota Bandung masih berupa pembayaran tunai.
"Ini memang pelajaran penting. Bank Indonesia kemarin memberikan data kepada kami bahwa belanja pemerintah itu sudah 100% menggunakan platform digital. Jadi sudah lebih terkendali dan terkontrol. Tetapi, sumber pendapatan kita itu ternyata baru 83,3% yang menggunakan digital. Ada 16,7% yang masih manual, salah satunya parkir. Jadi parkir, dalam rangka menanggulangi itu semuanya, kita harus melakukan digitalisasi," ungkap Farhan.
Namun masalahnya, keinginan Farhan tentu tak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan catatan detikJabar, ada dua konsep pembayaran parkir nontunai berupa proyek mesin parkir hingga bayar parkir menggunakan QRIS yang semua kini sudah ditinggalkan.
Farhan pun mengakui dua konsep yang diterapkan itu jadi tantangan saat ini. Untuk itu, ia sedang mencoba cara lain agar sistem pembayaran parkir di Kota Bandung bisa didorong menggunakan konsep digitalisasi.
"Iya, makanya kita harus cari cara lain. Gimana caranya, karena kalau tidak ada digitalisasi maka akan selalu begitu," katanya.
"Kan gini, mesin parkir itu walaupun menurut BPK adalah sebuah keborosan, tapi tidak bisa kita hapuskan karena sudah jadi aset daerah. Jadi tidak boleh dilakukan penghapusan sembarangan, maka kami harus mengoptimalkan itu," tambahnya.
Yang paling memungkinkan kata Farhan mencari investor yang bersedia membangun konsep perparkiran di Kota Bandung. Pemkot kata dia hanya tinggal menyiapkan lahannya dan membangun gedung parkir supaya masalah ini perlahan bisa diatasi.
"Kita lagi mikir, cari cara, gimana caranya masalah parkir. Kalau yang paling enak, seandainya saya bisa menemukan investor, saya carikan lahannya, bikin gedung parkir. Itu solusi yang paling enak. Makanya saya sambil berkeliling juga, mencari investor parkir," pungkasnya.
(ral/dir)
