Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan tukar guling aset, tanggung jawab, hingga fokus kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Dedi menginginkan tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Selain itu, Dedi juga mengusulkan tukar guling dalam pengelolaan Jalan Pantura dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Usulan yang dilontarkan Dedi Mulyadi mendapatkan sorotan dari Pakar Tata Kota ITB Frans Ari Prasetyo. Menurutnya, jika tukar guling itu terjadi, prosesnya akan rumit karena bakal mengubah tata ruang Provinsi Jabar.
"BIJB terkait aset, aset ini kaitannya siapa kepemilikan dan kebijakannya. Bandar itu pemiliknya Pemprov Jabar, ini ada kaitannya dengan Kementrian Perhubungan, ATR/BPN/ Kemendagri akan rumit, akan ubah rencana tata ruang Pemprov Jabar," kata Frans kepada detikJabar, Sabtu (7/2/2026).
"Belum lagi di sana ada otonomi daerah juga dengan Kabupaten Majalengka, enggak mudah, prosesnya panjang, secara nilai komersial, modal dan kapitalnya termasuk nilai sosialnya harus dihitung," tuturnya.
Terkait Jalan Pantura yang sudah melekat dengan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Frans menyebut jika Jalan Pantura ditukargulingkan, hal itu juga akan mengubah tata ruang nasional.
"Itu jadi ribet lagi, itu akan ada kaitannya dengan tata ruang nasional. Selain itu ada tata ruang Majalengka, Kuningan, Cirebon dan Indramayu ini gimana mengintegrasikannya?"
Simak Video "Menginap di Hotel Nyaman di Bandung, Menikmati Liburan "
(wip/mso)