Rencana tukar guling aset Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara terus bergulir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menunggu kesepakatan lintas lembaga, baik dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait lainnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pembahasan rencana tersebut melibatkan banyak pihak karena menyangkut status hukum dan pengelolaan dua bandara strategis di Jawa Barat.
Pemprov Jabar, kata Dedi, tidak bisa berjalan sendiri dalam mengambil keputusan. Saat ini, kata dia, Pemprov menunggu pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Danantara.
"Kita nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Husein," ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, kepastian mengenai posisi dan fungsi masing-masing bandara menjadi kunci utama sebelum skema tukar guling bisa diputuskan. Karena itu, koordinasi intensif terus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dedi juga mengungkapkan pembahasan lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Ia bahkan berencana turun langsung untuk membahas rencana tersebut bersama para pemangku kepentingan.
"Kita nunggu. Nanti minggu depan saya mungkin sudah mulai keliling untuk membahas ini," katanya.
Rencana tukar guling aset Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara mencuat karena adanya beban fiskal yang terus ditanggung APBD Jawa Barat untuk menopang operasional BIJB Kertajati.
Pemprov Jabar diketahui telah menggelontorkan dana hingga Rp1,72 triliun ke PT BIJB sejak 2014. Nilai tersebut membuat Pemprov Jabar menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 78,52 persen hingga akhir 2025.
Simak Video "Video: Melihat Bandara Husein Sastranegara yang Kini Sepi Aktivitas"
(bba/mso)