.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mempercepat operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sekaligus mengebut penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS).
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan akurasi pendataan melalui integrasi big data sangat krusial agar program prioritas tersebut tepat sasaran bagi seluruh penerima manfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka ini masih dinamis. Saya mendapat kabar langsung dari BGN bahwa penerima bisa mencapai 1,253 juta jiwa atau bahkan bertambah. Karena jumlah ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga balita terus berubah. Maka big data ini penting," ujar Dadang kepada awak media, Rabu (28/1/2026).
Menurut Dadang, setiap dapur SPPG tidak harus melayani 3.000 penerima manfaat. Kapasitas setiap dapur akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jumlah sekolah di wilayah tersebut.
"Penerima manfaat bisa 2.000 atau 1.600 orang, tergantung kondisi. Yang terpenting, setiap titik dapur tidak boleh melebihi waktu pengiriman 20 menit. Jika jaraknya di atas 5 kilometer, otomatis harus ada dapur tersendiri," katanya.
Guna menjaga keakuratan data, Pemkab Bandung telah memiliki sistem satu data yang terintegrasi dari desa hingga pusat. Oleh karena itu, setiap camat diminta rutin melakukan pemutakhiran data pada dashboard tersebut.
"Melalui big data atau satu data dari tingkat desa hingga pusat, kita tidak hanya berpegang pada BPS. Alhamdulillah, Kabupaten Bandung menjadi salah satu percontohan penggunaan aplikasi yang dibagikan oleh BGN," jelasnya.
Dadang mengungkapkan saat ini ada 372 dapur SPPG yang terdaftar di Kabupaten Bandung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 263 dapur telah aktif beroperasi mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dari 372 yang sedang dipersiapkan, sebanyak 263 dapur SPPG sudah aktif beroperasi," ungkapnya.
Meski demikian, dari ratusan dapur yang telah beroperasi, baru puluhan dapur SPPG yang mengantongi sertifikat SLHS. Sisanya masih dalam tahap pengajuan.
"Dari 263 yang sudah mengajukan, baru 82 SLHS yang sudah terbit," kata Dadang.
Ia menjelaskan terdapat beberapa kriteria ketat untuk menerbitkan SLHS. Salah satunya, relawan di setiap dapur wajib memiliki sertifikat penjamah makanan.
"Pemkab Bandung tidak sembarangan menerbitkan SLHS. Jika ada SPPG yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, akan kami dorong untuk segera melakukan perbaikan," bebernya.
"Kami sudah menerjunkan satgas hingga tingkat desa untuk memberi pengarahan. SPPG harus segera melengkapi kekurangan, terutama uji kualitas air atau E.coli yang menjadi syarat mutlak keluarnya SLHS," pungkasnya.
(sud/sud)
