.webp)
Nama Thomas Djiwandono tengah menjadi perbincangan publik setelah Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas menggantikan pimpinan sebelumnya, Juda Agung yang mengundurkan diri.
Sosok yang lama bergerak di dunia bisnis dan politik ini kini berada di salah satu posisi paling strategis dalam sistem ekonomi nasional. Di balik sorotan tersebut, perjalanan hidup Thomas menunjukkan lintasan karier yang panjang, berlapis, dan erat dengan dinamika ekonomi Indonesia.
Profil Thomas Djiwandono
Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki keterikatan kuat dengan dunia ekonomi dan pemerintahan Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode 1993-1998, masa yang beririsan langsung dengan krisis moneter Asia. Dari garis ibu, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo merupakan kakak kandung dari Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Thomas juga merupakan cucu dari M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.
Dari sisi pendidikan, jalur yang ditempuh Thomas tidak semata-mata di bidang ekonomi teknokratis. Ia menempuh sekolah menengah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Thomas melanjutkan studi ke Amerika Serikat.
Ia meraih gelar sarjana sejarah dari Haverford College, Pennsylvania, sebelum melanjutkan pendidikan pascasarjana di Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC, dengan fokus hubungan internasional dan ekonomi internasional.
Perjalanan Karir
Menariknya, langkah profesional awal Thomas dimulai dari dunia jurnalistik. Ia pernah menjalani masa magang sebagai wartawan di Majalah Tempo pada 1993 dan Indonesia Business Weekly pada 1994. Setelah itu, Thomas beralih ke sektor keuangan internasional. Ia bekerja sebagai analis di Whitlock NatWest Securities di Hong Kong pada 1996-1999.
Sekembalinya ke Indonesia, Thomas meniti karir panjang di dunia bisnis. Ia sempat menjadi konsultan di perusahaan konsultasi bisnis Castle Asia di Jakarta pada 1999-2000. Lalu pada tahun 2004 ia bergabung dengan PT Comexindo International yang merupakan sebuah kelompok usaha yang bergerak di sektor perdagangan dan agribisnis.
Ia sempat menduduki berbagai jabatan strategis selama lebih dari satu dekade hingga akhirnya menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) pada 2010-2024 dan dipercaya sebagai Deputi CEO Arsari Group pada 2011-2024.
Di luar dunia korporasi, Thomas mulai aktif di ranah politik sejak 2008 melalui Partai Gerindra. Pada tahun 2014, ia menjabat sebagai Bendahara Umum partai. Peran ini mempertemukannya dengan regulasi keuangan, audit, serta tata kelola dana publik dan politik.
Keterlibatannya semakin terlihat pada Pemilihan Presiden 2024. Thomas menjadi bagian dari tim sinkronisasi ekonomi dan keuangan, berperan dalam menjembatani transisi antara pemerintahan lama dan baru.
Menjelang penugasan di lembaga negara, Thomas memilih untuk mundur dari kepengurusan partai per 31 Desember 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan.
Masuk Pemerintahan
Pada 18 Juli 2024, Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Jabatan ini menempatkannya di pusat pengelolaan fiskal negara mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan ekonomi nasional.
Jabatan tersebut berlanjut sampai era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum akhirnya DPR RI menyetujui Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada awal tahun 2026 ini. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Thomas dinilai memiliki kombinasi pengalaman bisnis, pemerintahan, dan pemahaman ekonomi yang memadai.
Penunjukan ini menempatkannya di salah satu posisi paling strategis dalam sistem keuangan nasional. Bank Indonesia bukan hanya pengendali kebijakan moneter, tetapi juga penjaga stabilitas sistem keuangan. Thomas menegaskan komitmennya terhadap independensi lembaga sekaligus sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilitas makro.
