.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat sebagai langkah pencegahan bencana alam. Pakar memiliki pandangan terkait kebijakan itu.
Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani pada 29 Desember 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan ini dikeluarkan menyusul munculnya perkebunan kelapa sawit di wilayah Cirebon. Sebelumnya, tanaman sawit juga telah ditemukan tumbuh di beberapa daerah lain di Jawa Barat, seperti Subang, Sukabumi, hingga Bogor.
Peneliti Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Universitas Padjadjaran, Herlina Agustin, menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kondisi ekologis Jawa Barat. Menurutnya, secara umum wilayah Jawa Barat tidak ideal untuk
pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.
"Kita bicara soal cocok atau tidak cocok, jawabannya kalau kita merujuk pada ekologi di Jawa Barat itu tidak ideal perkebunan kelapa sawit dalam skala luas. Kalau skala kecil atau tanam sendiri itu bisa," kata Herlina kepada detikJabar, Jumat (9/1/2025).
Herlina menjelaskan, kelapa sawit dapat tumbuh optimal di wilayah dengan ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut (Mdpl) dan kondisi lahan yang relatif datar. Sementara itu, sebagian besar wilayah Jawa Barat didominasi kawasan perbukitan dan pegunungan.
"Kalau di Jabar rata-rata di atas, pergunungan, perbukitan, jadi kalau dilihat dari agroklimat nggak cocok. Harus datar, tidak di pegunungan dan perbukitan. Curah hujan juga harus stabil dan merata, kalau di kita kan tidak," ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya dampak ekologis serius apabila sawit ditanam di kawasan pegunungan atau hutan, terutama terhadap fungsi resapan air dan keseimbangan hidrologi.
"Dampak ekologis sawit bagi wilayah hutan dan resapan air, ini seperti di Cirebon, dia transisi pesisir-hulu, dampak penurunan daya resap air, kenapa penurunan daya resap air? Sawit itu dangkal dan monokultur dan butuh air banyak, akibatnya daya resap berkurang karena keburu habis sama sawitnya," ungkapnya.
Selain itu, Herlina menilai konversi vegetasi campuran menjadi monokultur sawit turut memperbesar risiko banjir bandang dan kerusakan lingkungan.
"Ada lagi dampak hidrologi kaya sekarang banjir bandang di Cirebon karena banyak limpasan air, ini juga ada fergmentasi dari vegetasi campuran ke monokultur dan ini berbahaya. Dampak buat pegununungan bisa terjadi erosi tanah, penurunan kesuburan tanah karena pakai pupuk kimia, jadi organiknya hilang, kemudian longsor," jelasnya.
Terkait kebijakan larangan penanaman sawit yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herlina menyatakan dukungannya. Namun ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada aspek penegakan dan pengawasan di tingkat daerah.
"Saya setuju banget, tapi efektivitasnya bergantung pada instrumen hukum. Perlu banget (pelibatan kepala daerah), karena yang banyak berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan harus ada di bupati dan wali kota, berkaitan lagi ke bawah nya (camat hingga RT dan RW)," terangnya.
Adapun untuk perkebunan sawit yang sudah terlanjur ada dan tumbuh subur di sejumlah wilayah Jawa Barat, Herlina menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti melanggar aturan tata ruang atau berada di kawasan lindung, pembongkaran harus dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
"Subang, Sukabumi, Bogor pendekatan harus berbeda, enggak sama, harus ada evalusi dulu, kalau ada di hutan lindung harus tetap dibongkar, tapi pendekatan beda-beda," ujarnya.
Sebagai alternatif, Herlina menyebut banyak komoditas lain yang lebih sesuai dengan karakter alam Jawa Barat dan memiliki nilai ekonomi berkelanjutan.
Baca juga: Dilarang Menanam Sawit di Jabar! |
"Banyak, kayu keras, bambu, aren, rasamala atau pakai kopi, durian, alpukat, itukan lebih bisa cepat secara ekonomis. Saran saya ayo kita kembangkan jadi komoditas lokal berbasis ageoforesty, pertanian, dengan perhutanan yang bersinergi," tuturnya.
Jika terdapat penolakan dari pelaku usaha sawit terhadap kebijakan tersebut, Herlina menilai pendekatan yang digunakan seharusnya berbasis kajian ilmiah dan akademik mengenai risiko ekologis di Jawa Barat.
"Jawa Barat itu heresiko tinggi untuk investasi sawait baik dalam jangka menengah dan panjang, jadi harus pahami itu," pungkasnya.
