Satu tahun pasca bencana, nasib ribuan korban pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kampung Gempol, Palabuhanratu, masih menggantung tanpa kejelasan.
Usulan relokasi yang diajukan pemerintah daerah tak kunjung dieksekusi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Akibat kemacetan birokrasi di tingkat pusat ini, warga terpaksa mengambil pilihan nekat, kembali tinggal di dalam puing bangunan yang sudah retak, miring, dan nyaris roboh.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengungkap fakta pahit di balik fenomena ini. Ia menyebut, lambatnya penanganan pusat diduga karena fokus BNPB terpecah ke bencana di daerah lain.
Kepada detikJabar, Budi Azhar mengakui bahwa pemerintah daerah terus mendesak BNPB, namun, respons yang didapat belum memuaskan. Ia menduga, bencana di wilayah Sumatera menjadi alasan mengapa penanganan di Sukabumi menjadi lambat.
"Dengan situasi kondisi kejadian bencana di Sumatera, Aceh, dan sebagainya, konsentrasinya mungkin agak terpecah," ungkap Budi Azhar.
Pernyataan ini menjadi pil pahit bagi warga Gempol. Mereka yang setiap malam tidur di bawah atap miring dan dinding retak, harus memaklumi lambatnya negara hadir hanya karena "antrean" prioritas bencana nasional.
"Mudah-mudahan pemerintah daerah kita tekankan agar terus berkoordinasi dengan BNPB pusat supaya penanganannya lebih cepat," tegas Budi.
Simak Video "Video: Penjelasan BNPB soal Pengungsi Gempa NTT Bertambah Sampai 16.394 Orang"
(sya/mso)