Fakultas Teknik Universitas Pasundan (FT Unpas) membuka peluang program fast track bagi lulusan SMK swasta di Jawa Barat. Lewat skema ini, lulusan SMK bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menyelesaikan studi teknik dalam kurun tiga tahun.
Program tersebut menjadi fokus utama kerja sama strategis antara FT Unpas dan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat, yang dibahas dalam diskusi panel di Aula FT Unpas, Jalan Setiabudi, Bandung, Selasa (16/12/2025).
Dekan FT Unpas, Prof. Dr. Ir. Yusman Taufik, M.P., menegaskan bahwa fast track dirancang untuk membuka masa depan baru bagi lulusan SMK yang selama ini identik langsung masuk dunia kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melalui program fast track, lulusan SMK yang masuk Fakultas Teknik Unpas dapat menempuh pendidikan lebih cepat. Jika normalnya empat tahun, melalui program ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun," ujar Yusman dalam keterangannya.
Menurutnya, program ini menjadi jembatan antara pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas lulusan SMK agar lebih kompetitif di dunia industri maupun akademik.
Tak hanya untuk siswa, peluang ini terbuka bagi guru produktif SMK yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
Selain penguatan akademik, FT Unpas juga menawarkan dukungan peningkatan tata kelola sekolah melalui penandatangan kerjasama dengan Ketua FKKSMKS Jabar. FT Unpas juga menyatakan kesiapan membagikan sistem manajemen mutu berbasis ISO secara gratis kepada SMK swasta se-Jawa Barat.
"FT Unpas sudah memiliki sistem manajemen mutu ISO. Insya Allah sistem ini bisa digunakan oleh SMK swasta di Jawa Barat tanpa biaya, untuk membantu penguatan manajemen dan mutu pendidikan," katanya.
Penandatanganan kerja sama FT Unpas dan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat. (Foto: Istimewa) |
Ketua Umum FKKSMKS Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, menyambut baik inisiatif tersebut. Dengan jumlah SMK swasta mencapai sekitar 2.600 sekolah di Jawa Barat, program fast track dinilai sangat strategis.
"Program fast track ini sangat strategis. Bahkan guru produktif SMK juga bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Sejauh ini, Unpas yang menawarkan peluang tersebut," ungkap Acep.
Dukungan juga datang dari DPRD dan Pemprov Jawa Barat. Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menilai peningkatan kualitas guru dan lulusan SMK harus mencakup sekolah swasta dan negeri secara seimbang.
"Kebijakan penguatan pendidikan memang harus mencakup sekolah negeri dan swasta. Alokasi anggaran pendidikan 20 persen diharapkan mulai berdampak nyata, termasuk bagi SMK swasta," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya memastikan lulusan SMA/SMK tidak berakhir sebagai pengangguran.
"Tidak boleh ada lulusan SMA atau SMK yang menganggur. Minimal mereka bisa bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Semua itu bergantung pada kualitas pendidikan," tegas Herman.
(orb/orb)











































