Pakar Lingkungan soal Bandung Zoo yang Sudah Ditutup 3 Bulan

Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) telah ditutup selama tiga bulan. Penutupan ini terjadi akibat konflik pengelolaan objek wisata yang berada di Jalan Tamansari, Kota Bandung.

Peneliti Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Unpad Herlina Agustin mengaku prihatin dengan hal tersebut. Ia menegaskan pemerintah perlu berperan serta menyelamatkan satwa dan pegawai Bandung Zoo.

"Ini sudah ditutup tiga bulan, dan ini merupakan sinyal bahwa ada ketidakjelasan tata kelola dan konflik kelembagaan. Kalau kita bicara dari sisi komunikasi lingkungan, ini memperlihatkan ada kegagalan koordinasi stakeholder dari pengelola, pemerintah daerah, BBKSDA hingga Kementerian," kata Herlina kepada detikJabar.

"Ketika tidak bisa dikelola oleh pengelola, maka semua pihak wajib hukumnya untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan satwanya. Yang paling dirugikan adalah satwa dan pegawai yang terlibat dalam konflik tapi menanggung dampaknya," tambahnya.

Herlina mengungkapkan, karyawan patungan untuk menyediakan pakan. Ini menunjukkan karyawan punya dedikasi luar biasa, tetapi hal ini tidak boleh jadi solusi permanen karena itu bukan tanggung jawab karyawan.

"Donasi publik juga menunjukkan bahwa warga punya kepedulian sangat tinggi, tapi ini juga bukan tugas warga. Selama kebun binatang menguntungkan, keuntungannya ada di pihak pengelola. Sekarang, yang harus diangkat adalah kehadiran pemerintah," ungkapnya.

Menurut Herlina, satwa di kebun binatang, apalagi satwa endemik dan langka, adalah amanah negara yang bukan semata-mata urusan komersial atau swasta. Herlina menyebut negara juga harus hadir.

"Standar kesejahteraan satwa harus dijaga, terlepas dari konflik siapa yang punya hak mengelola kebun binatang. Pemerintah provinsi, kota, dan Pemerintah Pusat punya tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan satwa mendapatkan pangan dan perawatan, karena banyak satwa dilindungi seperti orangutan hingga gajah. Walaupun ada juga satwa yang tidak dilindungi, mereka semua punya hak hidup," jelasnya.

Dalam hal ini, Herlina mendesak pemerintah untuk membentuk Satgas Darurat guna memastikan suplai pakan tetap aman, tenaga medis aman, dan logistik berjalan lancar.

Ada dua mitigasi yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi di Bandung Zoo. Mitigasinya yakni jangka pendek dan jangka menengah.

"Mitigasi, sifatnya jangka pendek dan menengah. Jangka pendek, harus diaudit pakan dan kesehatan satwa harus disampaikan secara terbuka, jangan ditutupi. Kondisinya sudah seperti ini, sampaikan saja punya stok pakan sampai kapan dan kondisi kesehatan satwa sampai kapan. Kemudian Pemprov dan Pemkot wajib melakukan pakan darurat untuk menyediakan pakan sebulan ke depan," jelasnya.

"Harus ada jalur kolaborasi antara BBKSDA, LSM konservasi, akademisi dan pencinta satwa. BBKSDA punya dokter hewan, ada penugasan, serta tambahan perawat hewan," tambahnya.

Untuk jangka menengah, struktur ulang pengelolaan Bandung Zoo agar tidak rentan konflik. Struktur ulang perlu dilakukan karena saat pendirian juga banyak konflik sampai sekarang. Kemudian, buat mekanisme keberlanjutan ketika lembaga ditutup atau bersengketa.

"Relokasi itu opsi terakhir. Relokasi itu butuh banyak pakan dan proses pemindahan satwa supaya tidak stres. Relokasi opsi paling akhir, tapi boleh dipertimbangkan jika cadangan pakan menipis dan kritis, kesehatan satwa menurun, dan konflik yang belum menemukan titik terang. Relokasi dilakukan untuk satwa yang paling rentan dan perlu dilakukan perawatan khusus," terang Herlina.

Terkait keterlibatan BBKSDA dan Kementerian terkait, Herlina menyebut dua lembaga negara itu sudah turun tangan, namun kehadirannya belum cukup kuat, atau informasi yang mereka dapat tidak dikomunikasikan terbuka kepada publik.

Menurut Herlina, ketidaktraansparan informasi bisa mengurangi kepercayaan dan bisa menimbulkan spekulasi. BBKSDA dan Kementerian harus terus memperbarui kondisi satwanya, kemudian menjelaskan apa saja langkah yang sudah dan akan dilakukan.

"Sehingga kita tahu bahwa negara hadir dalam hal ini dan transparansi itu penting, agar masyarakat tahu bahwa satwanya tidak terlantar," tuturnya.

Jika kondisinya semakin kritis, negara wajib mengambil alih Bandung Zoo sementara. Ini penting dilakukan karena yang diutamakan saat ini adalah satwa dan pegawai.

"Kalau perlu ada intervensi sementara, tapi bukan permanen. Intervensi itu menjamin gaji dan operasional minimum, menata ulang manajemen berkonflik, kemudian harus ada data populasi dan kesehatan satwa, dan harus ada kepastian konfliknya jangan sampai ada korban satwa," tuturnya.

"Transformasi; Bandung Zoo punya nilai historis dan ekologis. Sebenarnya jika dilakukan tepat, fungsi utama adalah edukasi dan bukan hanya hiburan. Harus ada akuntabilitas, profesionalisme manajemen, dan modern. Pemerintah harus bertindak sekarang, supaya tidak merugikan satwa dan pegawai," pungkasnya.