.webp)
Upaya membangun orkestrasi pembangunan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat menghadapi tantangan yang tidak semata teknis. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kendala terbesar justru terletak pada kesadaran birokrasi untuk bertransformasi menuju pola kerja pemerintahan modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan data.
"Pemerintahan ini kan art and science. Satu sisi seni, di sisi lain ilmu. Teman-teman birokrasi, saya 30 tahun di birokrasi, pada umumnya terperangkap dengan seni berpemerintahan, intuisi, pengalaman.Tapi di sisi yang lain harus dilengkapi dengan data," ujar Herman kepada detikjabar, di Gedung UID, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).
Menurut Herman, paradigma baru pemerintahan saintifik kini menjadi keharusan. Birokrasi dituntut tidak hanya mampu mengelola administrasi, tetapi juga memproses dan menganalisis big data sebagai dasar pengambilan keputusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konteks Jawa Barat yang memiliki dinamika pembangunan cepat dan struktur sosial-ekonomi besar, ketepatan kebijakan sangat bergantung pada kualitas data.
"Sekda itu harus menguasai big data. Data terstruktur dan tidak terstruktur, termasuk data real time dari media sosial. Sehingga dia bisa meramu kebijakan yang tepat, yang nanti diambil keputusannya oleh kepala daerah," jelasnya.
Herman mengakui, salah satu tantangan dalam mengorkestrasi 27 daerah di Jawa Barat adalah kecenderungan birokrasi mengandalkan intuisi dan pengalaman tanpa dukungan analisis saintifik yang memadai.
Padahal, kata dia, provinsi sebagai agregator tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan pembangunan sangat ditopang kecakapan setiap daerah dalam membaca data dan menghubungkannya dengan perencanaan.
"Provinsi ini kan agregat, tidak bisa kerja sendiri. Kami harus bekerja bahu-membahu dengan 27 kabupaten/kota," kata Herman.
 Suasana kegiatan Forsesdasi Jabar (Foto: Andry Haryanto/detikJabar) |
Ia menyoroti pentingnya data untuk mengeksekusi target-target pembangunan. Contohnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
"Sekarang laju pertumbuhan ekonomi Jabar 5,2%. Bagaimana 2026 bisa menembus 5,5%? Itu harus di-pick up dengan data government spending, consumption, investment, export-import," beber Herman.
Semua variabel itu, menurutnya, hanya dapat dikelola apabila pemerintah daerah memiliki kultur kerja yang berbasis data.
Herman menyimpulkan bahwa kompetensi data harus menjadi kompetensi utama Sekda. Prinsip "good data, good decision, good result" harus menjadi fondasi birokrasi, terutama di level pengambil kebijakan.
Dia menambahkan, bahwa pengalaman dan intuisi tetap penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan kajian ilmiah.
"Pengalaman, yes. Seni, yes. Tapi juga kekinian dan bahkan prediksi masa depan juga, yes. Pemerintahan harus dikelola secara profesional. Ini pemerintahan modern," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa transformasi kinerja daerah tidak hanya bergantung pada data dan sistem, tetapi juga kepemimpinan dan nilai yang dipegang para pejabat birokrasi. Tanpa kombinasi keduanya, orkestrasi 27 daerah akan sulit berjalan optimal.
(tya/tya)
