Pemprov Jabar Dorong Skema Pendanaan Pembangunan Via Kolaborasi NGO

Pemprov Jawa Barat terus mencari terobosan pembiayaan pembangunan dengan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional. Upaya ini diwujudkan melalui forum kemitraan lintas-pihak di Gedung UID, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025), yang mempertemukan NGO dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Jabar.

Kabag Pem Setda Kab Tasikmalaya, Rubi Azhara, menilai forum tersebut memberi pemahaman baru soal pola kerja NGO internasional. "Selama ini kami tidak tahu harus mengaksesnya ke mana, terutama yang asing. Ini men-share informasi yang memang tidak ada di level daerah," ujarnya.

Ia menyebut isu-isu strategis Tasikmalaya seperti lingkungan, bencana, dan pertanian selaras dengan bidang kerja banyak NGO. "Luas pertanian kita 270 ribu hektare. Ketahanan pangan itu masuk konteks pembangunan kami," tambahnya.

Analis Kebijakan Madya Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Arrya Sumarto, menilai langkah Jabar sebagai model koordinasi yang efektif. "Banyak daerah yang setelah MSP ditandatangani, langsung jalan sendiri tanpa koordinasi. Jabar justru mempertemukan semua aktor sejak awal," katanya.

Arrya juga menyinggung tantangan yang sering muncul di lapangan. "Kadang ada kunjungan asing yang tidak dilaporkan ke kami. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat koordinasi terganggu," ujarnya.

Dari sisi NGO, Nisa Lutfiana dari SNV menyebut forum ini mempercepat proses penjajakan program. "Biasanya kami harus mencari tahu sendiri apakah pemda mendukung atau tidak. Dengan forum ini, sinyal dukungannya langsung terlihat," katanya.

Ia juga menyinggung tantangan klasik di daerah. Ketika ada pergantian pejabat, tidak ada transfer knowledge dari pejabat lama ke pejabat baru. "Jadi kami harus menjelaskan semuanya dari nol," ujarnya.

Dengan membuka jalur dialog seperti ini, Pemprov Jabar mencoba merumuskan skema pendanaan pembangunan yang lebih adaptif, menghubungkan kebutuhan daerah dengan kapasitas global secara lebih terstruktur.