.webp)
DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi pun membeberkan sejumlah catatan agar keuangan tahun bisa dijalankan secara optimal.
Dalam keterangan resminya, Asep Mulyadi mendorong Pemkot Bandung untuk menyiapkan langkah strategis mengenai penurunan transfer ke daerah (TKD). Ia mendorong Pemkot untuk mengoptimalisasikan pendapatan di sejumlah sektor untuk mengantisipasi hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah, kita sudah selesai menetapkan satu Raperda terkait APBD 2026 dan ada beberapa catatan dari kami," kata politikus PKS yang akrab disapa Kang Asmul itu dikutip Sabtu (29/11/2025).
"Yang pertama Pemkot Bandung perlu terus menyiapkan langkah yang strategis untuk merespons terkait dengan peluang atau potensi berlanjutnya penurunan dana transfer ke daerah. Ini juga harus diantisipasi, salah satunya di dalamnya harus menguatkan terkait dengan optimalisasi pendapatan, baik itu dari intensifikasi maupun dari eksentifikasi pajak, termasuk di dalamnya retribusi daerah," ungkapnya menambahkan.
Selanjutnya, Kang Asmul juga mendorong Pemkot Bandung tak hanya begantung terhadap pajak daerah untuk sumber pendapatan utamanya. Ia berharap Pemkot bisa mengoptimalkan aset-aset daerah, termasuk pendatan lain-lain yang sah hingga menyoroti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti.
"Kemudian hal lain, kami juga melihat bahwa kinerja BUMD ini perlu ditingkatkan. Perlu mendapatkan perhatian serius agar lebih optimal. Pelayanan tentu saja itu menjadi penting, tapi juga bagaimana kontribusi kepada pendapatan daerah semestinya itu mendapat perhatian," terangnya.
Lebih lanjut, Kang Asmul mendorong agar layanan pendidikan, seperti sarana dan prasarana hingga rehabilitasi ruang kelas sekolah, tetap jadi prioritas di APBD 2026. Proses rehabilitasi itu ia dorong dilakukan secara matang dan berbasis data agar tepat sasaran.
"Kami juga melihat bahwa ada beberapa hal yang harus ditingkatkan terkait dengan efektivitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran. Perlu dibangun sistem data yang terintegrasi supaya semua basisnya adalah data terpadu yang dikelola oleh Diskominfo, dan ini harus terhubung dengan seluruh perangkat daerah sebagai acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan layanan kepada masyarakat," tegasnya.
Kang Asmul kemudian mengingatkan supaya seluruh perangkat daerah bisa menjaga integritasnya dalam pelaksanaan APBD 2026. Salah satu hal yang ia tekankan untuk anggaran tahun depan itu adalah tidak ada praktik korupsi yang terjadi di tataran pemerintah.
"Kami juga menegaskan kembali pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan APBD secara bertanggung jawab. Mohon kita semua menjaga integritas, kemudian menghindari penyalahgunaan anggaran dalam bentuk apapun, termasuk penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan praktik korupsi lainnya," ungkapnya.
"Kemudian juga perlu ada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pengelolaan APBD 2026," pungkasnya.
(ral/sud)
