.webp)
Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nasional periode Januari-Oktober 2025 kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 70.244 orang.
Dari angka tersebut, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 15.657 kasus, atau sekitar 22,29% dari total PHK nasional.
Tingginya angka tersebut direspons Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai tingginya angka PHK di Jabar tak bisa dilepaskan dari besarnya skala industri di provinsi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa PHK memang kan kalau Jawa Barat itu kan jumlah perusahaannya banyak karena jumlah perusahaannya banyak otomatis kalaupun ada PHK angkanya pasti tinggi, beda dengan daerah yang perusahaannya sedikit," ujar Dedi, Kamis (27/11/2025).
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak tinggal diam. Ia memastikan akan terus mendorong hadirnya industri baru sebagai penyangga lapangan kerja, termasuk gerak cepat mendatangkan investasi.
"Saya ini setiap hari update data dan kemarin misalnya di Karawang itu kan ada perusahaan dari China dia kemarin ground breaking untuk membangun pabrik baru itu daya serapnya 3.000 tenaga kerja," katanya.
"Tadi malam saya bertemu lagi ada perusahaan dari Tiongkok juga akan membangun di kawasan Sukra, jumlahnya 1.000 hektare nanti rekrutmen karyawannya lebih dari 20.000 orang," lanjutnya.
Dedi optimistis bahwa pertumbuhan industri tersebut akan memulihkan angka PHK di Jabar dalam waktu dekat. "Bahwa 15 ribu itu nanti ke depan itu akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah untuk menekan potensi PHK.
"Pemerintah memberikan kemudahan bagi dunia usaha melalui pemberian stimulan, kemudahan proses perizinan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri," kata Kim.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi fokus penting. Kim juga menekankan pentingnya dialog sosial sebagai kunci penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
"Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," ujarnya.
"Forum dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha sangat efektif untuk mendorong penyelesaian masalah tanpa harus menempuh PHK," tutup Kim.
(bba/yum)
