Viral Warga Cilolohan Tasikmalaya Ngamuk gegara Tak Dapat BLT Kesra

Seorang warga di Kampung Ciwadas, Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, viral setelah marah-marah di depan rumah Ketua Rukun Tetangga (RT). Ia tersulut emosi karena tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900.000.

Dalam video yang dilihat detikjabar, pria berkaus putih itu terlihat emosi. Ia merasa diperlakukan tidak adil meski selama ini selalu menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

"Sarua masyarakatna, sarua pangabtuhna. Aing waktuna nyoblos milu. Sok bejakeun asa dipilih kasih aing teh. Rek dilaporkeun jung sarua aing masyarakatna ulah sok kitu lah," kata pria dalam video tersebut.

Camat Tanjungjaya Rahmat ZM membenarkan kejadian itu. Rahmat mengatakan pria itu tidak mendapatkan bantuan sosial. Ia menjelaskan, penerima BLT ditentukan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos). Warga yang masuk kategori ekonomi cukup dan tercatat dalam desil enam tidak diperbolehkan menerima bantuan.

"Pendataan penerima bantuan langsung jadi kewenangan Kementerian Sosial. Jadi pendamping (desa), desa, kecamatan nggak tau siapa saja penerima manfaat ini. Setelah kami telusuri memang warga ini masuk desil enam, yang tidak boleh nerima (bansos). Dia cukup secara ekonomi," kata Rahmat ZM kepada detikjabar, Rabu (26/11/25).

Rahmat menambahkan, petugas pendamping bersama pihak desa telah menjelaskan persoalan ini kepada warga tersebut. Menurutnya, kesalahpahaman akhirnya dapat diselesaikan.

"Sudah dijelaskan dan kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik," ujar Rahmat.

Sementara itu, di desa lain, sebanyak 249 warga Desa Leuwibudah, Kecamatan Tanjungjaya, antre mencairkan BLT Kesra. Mereka mendatangi aula desa untuk mendapatkan bantuan senilai Rp900.000.

Kepala Desa Leuwibudah Eep menyampaikan proses pencairan berjalan aman. Namun, tidak semua warga menerima bantuan tersebut. "Tak hanya sudah mapan secara ekonomi, sistem Kementerian Sosial mendeteksi terdapat calon penerima yang memiliki pinjaman hingga terhubung dengan aplikasi judi online. Itu menurut kementerian ya, kami sendiri tidak tahu apakah ada warga kami yang masuk kategori itu atau tidak," kata Eep.