Pemkot Bandung masih punya pekerjaan rumah untuk penanganan masalah tuberkulosis atau TBC dan stunting. Hingga Juni 2025, angka TBC tercatat mencapai 6.941 kasus di Kota Bandung dengan prevelensi stunting mencapai 12,4 persen 2024.
"PR terutama TBC dan risiko stunting. Itu masih kita tekan dengan luar biasa," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai peringatan ke-61 Hari Kesehatan Nasional di Balai Kota Bandung, Senin (24/11/2025).
Untuk penanganannya, Farhan menyatakan, sedang merancang sejumlah program agar angka kasus TBC maupun stunting bisa ditekan. Targetnya, kata dia, tahun berikutnya kasus tersebut bisa mengalami penurunan yang cukup signifikan.
"Untuk penanganan ada enam pilar transformasi, dari transformasi layanan sampai transformasi kualitas Sumber daya Manusia (SDM)," ungkapnya.
"Tapi yang paling penting sekarang adalah program pemerintah pusat, yaitu cek kesehatan gratis, kita masifkan di mana-mana sebagai bagian dari screening kesehatan masyarakat. Dari situ sebetulnya kita sudah bisa melakukan sensus kesehatan," tambahnya.
Farhan memastikan, akan mengembalikan layanan kesehatan masyarakat yang efektif dan terjangkau di Kota Bandung. Sebab menurutnya, saat ini layanan kesehatan dari sisi biaya memang tidak murah.
"Namun negara hadir, pemerintah pusat, provinsi, sampai kota memiliki kewajiban memastikan bahwa akses layanan kesehatan berkualitas bisa didapatkan dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang masih masuk dalam desil 1 sampai 10," katanya.
Farhan memastikan, semua program layanan kesehatan bagi masyarakat itu tidak terpengaruh pengurangan transfer ke daerah (TKD). Bahkan dia menjamin hal itu tak menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan.
"Tidak menjadi alasan, karena yang paling penting sekarang dalam pembiayaan adalah tingkat kepatuhan kepada BPJS yang menjadi ukuran. Kita sedang mendorong itu," ujar Farhan.
Farhan mengaku, akan terus keliling ke semua kelurahan dan RW untuk memastikan masyarakat patuh terhadap BPJS karena tingkat kepatuhan akan meningkatkan akses kita terhadap UHC.
"Karena tingkat kepatuhan BPJS akan meningkatkan akses kita terhadap UHC," pungkasnya.
Simak Video "Video: Pemerintah akan Revisi Perpres Pemberantasan TBC"
(ral/mso)