.webp)
DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2026. Penetapan dilakukan setelah digelarnya rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD menjadi Perda.
Total APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp30,496 triliun. Sementara pendapatan daerah ditetapkan Rp30,115 triliun, belanja daerah Rp29,829 triliun, penerimaan pembiayaan Rp380,820 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp666,806 miliar.
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyebut, pengesahan APBD ini merupakan puncak dari rangkaian pembahasan yang telah berlangsung sejak awal November. Ia menegaskan, bahwa prosesnya dilakukan secara komprehensif melalui komisi, fraksi, hingga Badan Anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulilah Badan Anggaran telah menyelesaikan pembahasannya dan telah menyampaikan laporan hasil kerjanya di depan rapat paripurna," ujar Buky Wibawa dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
Sebelumnya, pada 5 November 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyampaikan nota pengantar terkait Ranperda APBD 2026 yang kemudian menjadi dasar pembahasan di DPRD.
Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Anggaran Ono Surono menjelaskan, bahwa target pendapatan daerah untuk 2026 meningkat signifikan setelah pembahasan.
Dalam nota pengantar APBD 2026, pendapatan daerah awalnya ditargetkan Rp28,780 triliun. Namun setelah pembahasan, nilainya naik Rp1,335 triliun menjadi Rp30,115 triliun.
Kenaikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula Rp18,853 triliun menjadi Rp19,519 triliun, pendapatan transfer naik dari Rp9,902 triliun menjadi Rp10,572 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap Rp23,858 miliar.
Belanja daerah 2026 juga mengalami penyesuaian. Usulan awal sebesar Rp28,494 triliun meningkat menjadi Rp29,829 triliun, atau naik Rp1,335 triliun setelah pembahasan.
Komponen belanja yang berubah antara lain belanja operasi dari Rp18,999 triliun menjadi Rp20,271 triliun, belanja modal dari Rp2,901 triliun menjadi Rp3,246 triliun, belanja tidak terduga (BTT) dari Rp251,510 miliar turun menjadi Rp129,510 miliar serta belanja transfer dari Rp6,342 triliun menjadi Rp6,182 triliun.
"Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tetap sebesar Rp380,820 miliar. Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp 666,806 miliar," ujar Ono.
Sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan, fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Ia menyebut, Pemprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen, bahkan diharapkan bisa menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.
"Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun," ujarnya.
Selain pembangunan jalan, Pemprov Jabar juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Di sektor kesehatan, direncakan pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, yang ini hampir ada Rp500 Miliar, kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru, ini rencana kalau ngga salah di Indramayu," ujarnya
Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.
KDM menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. "Ini adalah kerangka-kerangka prioritas," kata Dedi.
(bba/mso)
