Upaya dan Strategi Pemkab Sukabumi Perbaiki Infrastruktur di Wilayahnya

Sekitar 39 persen jalan kabupaten di Sukabumi belum mantap, alias masih dalam kondisi rusak atau belum layak dilalui dengan nyaman. Dari total 1.424 kilometer jalan, hanya 40 persen yang tercatat dalam kondisi baik. Bahkan 35 persen di antaranya masuk kategori rusak berat.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai bergerak. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pemkab menempuh langkah jemput bola ke pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas. Karena itu, kami harus proaktif mencari peluang pendanaan dari pusat dan provinsi," ujar Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, Selasa (4/11/2025).

Ajukan 14 Ruas Jalan dan Program Irigasi

Langkah pertama dilakukan lewat pengajuan 14 ruas jalan strategis dengan nilai usulan sekitar Rp930 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.

Selain itu, Dinas PU juga mengusulkan program rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Dari total 156 daerah irigasi (DI) seluas 17.461 hektare, baru 54,7 persen yang berfungsi optimal. Sisanya masih butuh rehabilitasi dan peningkatan kapasitas.

"Ada pejabat di pusat yang berkomitmen membantu Sukabumi untuk dua program besar ini. Kami akan kejar terus agar bisa terealisasi," kata Uus.

Koordinasi dengan Kementerian PUPR sudah dilakukan. Dalam waktu dekat, Dinas PU akan melakukan ekspose teknis di Balai PU Bandung. Langkah ini, kata Uus, bagian dari pelaksanaan visi dan misi Bupati Sukabumi, Asep Japar, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas daerah.

"Kami mengimplementasikan visi dan misi Pak Bupati, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama ekonomi dan pelayanan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, dengan wilayah Sukabumi yang luas dan kontur geografis berat, percepatan infrastruktur tidak bisa bergantung sepenuhnya pada APBD. Dukungan pemerintah pusat menjadi kunci pemerataan pembangunan, terutama di wilayah selatan yang masih tertinggal dari sisi konektivitas.

Target 2026 dan Tantangan Fiskal

Dinas PU menargetkan kondisi jalan mantap di Sukabumi bisa naik menjadi 62 persen pada tahun 2026. Untuk jaringan irigasi, targetnya mencapai 55 persen fungsi optimal. Target tersebut masuk dalam Rencana Strategis 2026 - 2030 yang tengah disiapkan.

Namun, ada tantangan baru. Beredar informasi pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah sebesar Rp750 miliar, yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.

"Kami terus meminta arahan kepada Pak Bupati untuk berkoordinasi ke kementerian agar program strategis tidak terhambat dan kebutuhan masyarakat tetap bisa terlayani," ujar Uus.

Dorongan dari Pemerintah Pusat

Langkah proaktif Pemkab Sukabumi ini disebut mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Wilayah yang dikenal dengan potensi pertanian, perikanan, dan wisata itu dinilai layak mendapat dukungan tambahan untuk memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik daerah.

"Kalau konektivitas meningkat, biaya ekonomi turun, distribusi lancar, dan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan," ucap Uus.

Dengan strategi jemput bola ini, Pemkab Sukabumi berharap pembangunan infrastruktur tak hanya berjalan, tapi juga merata hingga pelosok.