.webp)
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait sistem rotasi kepala sekolah mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari menilai, langkah yang menempatkan para kepala sekolah lebih dekat dengan domisili mereka merupakan keputusan yang tepat dan berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Diketahui, sebanyak 641 kepala sekolah resmi dilantik pada Rabu (29/10/2025). Dalam kebijakan baru ini, sebagian besar di antara mereka kini ditugaskan di daerah asal atau wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal masing-masing.
Menurut Zaini, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugas, tetapi juga berdampak positif terhadap kinerja dan kualitas pendidikan di daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar ini. Menempatkan kepala sekolah di wilayah yang dekat dengan domisili mereka adalah kebijakan yang manusiawi sekaligus strategis. Dengan begitu, mereka bisa bekerja lebih fokus dan punya waktu lebih banyak untuk pengembangan sekolah," ujar Zaini saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, efektivitas kepemimpinan seorang kepala sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan kedekatan mereka dengan lingkungan tempat bertugas.
"Ketika seseorang bekerja di lingkungan yang ia kenal dan cintai, rasa tanggung jawabnya akan lebih besar. Mereka bisa memahami karakter masyarakat, siswa, dan guru dengan lebih baik," tuturnya.
Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP ini menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat pemerataan mutu pendidikan. Dengan rotasi berbasis kedekatan domisili, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran.
"Ini bentuk pemerataan yang konkret. Kepala sekolah di daerah kini bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan. Kami di DPRD tentu mendukung penuh langkah ini," ujarnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Jabar dapat terus melakukan evaluasi secara berkala agar sistem rotasi berbasis domisili ini tetap berjalan proporsional, transparan, dan tidak mengorbankan prinsip profesionalisme.
"Yang penting tetap dijaga aspek profesional dan integritasnya. Jika mekanisme ini dijalankan dengan baik, saya yakin kualitas pendidikan di Jawa Barat akan semakin meningkat," tutup Zaini.
(bba/mso)
