.webp)
Kabupaten Sukabumi kembali dilanda bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah lokasi di Kecamatan Cisolok. Penyebab bencana yang terjadi disebut karena adanya pembukaan lahan tanpa kendali.
Diketahui, banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (27/10/2025) di Kecamatan Cisolok mengakibatkan dampak yang cukup besar. Menurut catatan BPBD Jawa Barat, 49 bangunan rusak berat, 39 rusak ringan, 16 rusak ringan, 577 terendam dan 3.153 jiwa terdampak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui bahwa bencana di Sukabumi bukan semata akibat faktor cuaca ekstrem. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa banjir bandang tersebut berkaitan dengan aktivitas manusia di wilayah hulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi saya belum bisa menyebutkan (rinci) ya, itu ada bukaan lahan. Fotonya sudah ada, tapi saya sudah meminta DSDA (Dinas Sumber Daya Air) untuk mendalami," ujar Dedi, Kamis (30/10/2025).
Dedi menegaskan bahwa permasalahan Sukabumi sudah bersifat kronis. Ia menggambarkan kondisi alam wilayah itu sebagai akut rusak di mana pembukaan lahan dan alih fungsi hutan terus terjadi seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur.
"Jadi problem Sukabumi itu satu, mau bolak-balik apa pun alamnya akut rusak. Bayangin Provinsi Jawa Barat hari ini, berapa sih Sukabumi kita terus-menerus bangun. Bahkan hari ini alokasinya juga gede untuk pembangunan. Tapi kan bencananya terus-terusan," kata Dedi.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya berfokus di wilayah hilir. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian menyeluruh dari hulu, tempat sumber bencana sesungguhnya berasal.
"Sehingga kan tidak bisa hanya membangun infrastrukturnya saja di hilir, tetapi kan di atasnya harus diselesaikan," tuturnya.
Dedi juga mengingatkan bahwa tata ruang di Kabupaten Sukabumi perlu segera diperbaiki agar tidak semakin memperburuk kondisi lingkungan. Ia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada bupati setempat.
"Waktu hari jadi Kabupaten Sukabumi, saya minta pada Pak Bupatinya tata ruangnya ubah. Dan kemudian semua orang harus mentaati, yaitu larangan alih fungsi lahan," tegasnya.
"Ya mudah-mudahan aja nanti semua orang mentaati, bupatinya juga bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan alam, bukan keinginan gubernur ya, keinginan alam untuk dijaga," tambahnya.
Soal lokasi pembukaan lahan yang diduga menjadi penyebab banjir, Dedi memilih untuk menahan diri. Ia tidak ingin berspekulasi sebelum hasil penyelidikan ilmiah keluar.
"Ya nantilah, kan tidak boleh saya menyimpulkan sebelum ada investigatif. Investigatifnya biar teman-teman ITB sama IPB," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 5 Sukabumi, Yusuf Ridwan mendukung langkah investigasi tersebut. Ia menilai bahwa akar masalah bencana ini memang bersumber dari lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan di sekitar Cisolok.
"Di atas Kecamatan Cisolok ada pegunungan dan perbukitan yang kurang diawasi. Makanya mulai hari ini pemerintah harus benar-benar mengawasi karena pembalakan liar betul sekali," ungkap Yusuf.
Politisi PPP ini tidak menampik bahwa pembukaan lahan memang terjadi dan sudah berlangsung lama. "Iya betul," ucapnya ketika ditanya apakah benar ada pembukaan lahan di area rawan bencana tersebut.
Yusuf mendesak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk segera bertindak cepat sebelum kerusakan semakin meluas.
"Disisir dulu soal penyebab dan pelaku pembalakan, kalau didiamkan berbahaya. Makanya kami mendorong kepada Gubernur dan Bupati, hal yang krusial di hutan harus cepat diantisipasi," katanya.
(bba/yum)
