.webp)
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi menegaskan, komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang terbuka dan responsif.
Ia membuka jalur komunikasi pribadi selama 24 jam agar masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan, saran, maupun kritik terkait layanan kesehatan.
"Saya berkomitmen membuka akses layanan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan saya di bidang kesehatan. Saya akan membuka akses pribadi WhatsApp saya, 24 jam," kata Masykur di ruang kerjanya, Rabu (29/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral agar setiap warga bisa didengar langsung tanpa melalui birokrasi berlapis.
"Ini hal mendasar dari komitmen saya menampung semua keluhan, masukan, dan kritik yang membangun. Saya tidak berjanji bisa memberikan solusi atas semua keluhan masyarakat, tapi saya pastikan komunikasi kita terbuka selebar-lebarnya," ujarnya.
Masykur memastikan, setiap aduan atau aspirasi yang masuk akan langsung ditindaklanjuti. Bila persoalan yang disampaikan masih dalam kewenangan Dinas Kesehatan, pihaknya akan segera mengoordinasikan langkah penanganan bersama tim teknis di lapangan.
"Kalau pengaduan bisa kami tangani, akan segera kami tindaklanjuti. Kami juga sudah menyiapkan tim yang siap mengeksekusi setiap permasalahan yang disampaikan warga selama masih sesuai dengan kapasitas kami," jelasnya.
Ia menegaskan, pesan yang masuk ke nomor pribadinya akan langsung dibacanya sendiri, tanpa perantara admin. "Tanpa admin, ya. Jadi saya langsung yang merespons," imbuhnya.
Masykur juga menyampaikan bahwa jalur komunikasi ini khusus untuk urusan layanan kesehatan masyarakat, agar penyampaian aspirasi bisa lebih fokus dan efektif.
"Silakan warga menghubungi saya di nomor 0812-9891-5602, khusus untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau pertanyaan terkait layanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi," tegasnya.
Langkah terbuka itu langsung menuai tanggapan positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai, kebijakan semacam ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain untuk memperpendek jarak antara birokrasi dan masyarakat.
Masykur sendiri bukan sosok baru di dunia kesehatan. Ia meniti karier dari bawah, mulai dari Kasubag Tata Usaha Puskesmas Jampang Kulon, lalu menjadi Kepala Puskesmas Ciemas, hingga dipercaya memegang sejumlah jabatan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan, seperti Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kepala Bidang Upaya dan Pembiayaan Kesehatan.
Setelah sempat bertugas di Dinas Sosial, kini ia kembali ke instansi asalnya dengan semangat baru untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respon pelayanan publik di bidang kesehatan.
Menurut Masykur, pelayanan publik yang baik bukan hanya soal fasilitas atau anggaran, tapi juga kemauan untuk mendengar dan merespons.
"Kadang masyarakat tidak butuh jawaban yang rumit, mereka hanya ingin didengar dan dipedulikan lalu dicarikan solusinya," ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan Wakil Bupati H. Andreas yang menekankan pentingnya birokrasi yang cepat, tanggap, dan hadir di tengah masyarakat.
"Paling tidak, kalau bisa langsung tanpa birokrasi, harapannya warga jadi lebih percaya untuk menyampaikan keluhan. Karena hasil saya mendengar dari bawah, kalau keluhan masyarakat disampaikan lewat banyak jalur, malah lama ditindaklanjuti," jelas Masykur.
(sya/mso)
