Farhan Jamin Tak Ada Uang APBD Bandung yang Mengendap di Bank

Bandung -

Realisasi APBD saat ini sedang menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebab ia menyebut, penyerapan APBD hingga kuartal III-2025 dinilai masih lambat.

Purbaya bahkan membeberkan ada Rp 234 triliun dana APBD yang mengendap di bank. Sebanyak 15 daerah tercatat memiliki simpanan tertinggi di antaranya DKI Jakarta dengan Rp 14,6 triliun hingga Jabar Rp 4,1 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut berkomentar soal kondisi tersebut. Ia memastikan tidak ada dana APBD Kota Bandung yang mengendap di bank karena realisasi anggarannya sudah berjalan optimal.

"Kita mah enggak ada, enggak ada yang disimpan sama sekali di bank, aman. Paling kita, Pemkot Bandung, hanya punya simpanan wajib di bjb. Itu pun bjb sudah memberikan peringatan kalau nominalnya terlalu minimal," kata Farhan, Selasa (21/10/2025).

Meskipun demikian, Farhan tak menampik selalu ada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD Kota Bandung. Hanya saja, kata dia, silpa tersebut nantinya akan digunakan kembali di tahun anggaran berikutnya.

"Kalau pun jadi silpa, sisa, itu pasti akan kita jadikan sebagai pembiayaan untuk berikutnya. Insyaallah kita mah aman," pungkasnya.

Mengutip detikNews, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana daerah yang mengendap mencapai Rp 234 triliun di bank. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.

"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya membeberkan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun atau setara 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil turun tipis 0,7%, tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," jelas Purbaya.

Realisasi belanja barang dan jasa turun 10,5%, dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Menurutnya, angka ini mencerminkan perlambatan eksekusi di banyak pos.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," tegasnya.

Berikut 15 Pemda dengan simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan: