DPRD Jabar Minta Pemotongan TKD Disikapi Bijak

Pemerintah pusat akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jawa Barat sebesar Rp2,458 triliun pada tahun anggaran 2026. Selain akan mengurangi besaran APBD, pemangkasan TKD itu juga bakal berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PPP Muhamad Romli mengatakan, pemotongan TKD merupakan kebijakan nasional yang tidak hanya menyentuh Jawa Barat, melainkan juga seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, ia mengajak agar pemerintah daerah dan DPRD menyikapinya secara bijak.

"Terkait dengan pemotongan TKD, barangkali juga disikapi secara bijak ya oleh kita DPRD dan juga pemerintah daerah, karena ini kan bukan hanya Jawa Barat. Ini kebijakan nasional, kita hampir Rp2,45 triliun baik itu DBH maupun DAU-nya," ujar Romli, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, pemotongan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat dalam menjaga keseimbangan fiskal. Sebab, pengurangan TKD akan langsung mempengaruhi realisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta capaian target RPJMD yang telah ditetapkan gubernur bersama DPRD.

"Secara moneter kita terganggu, ini juga berdampak bagi penyelesaian target-target Pak Gubernur dalam visi-visinya yang tertuang dalam RPJMD," kata Romli.

"Dalam RPJMD 2026, kita menargetkan peningkatan pendapatan daerah sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Tapi dengan pemotongan ini, target itu sulit tercapai, bahkan untuk menyamai pendapatan tahun ini saja sudah berat," imbuhnya.

Perlu Penyesuaian Target dan Kebijakan Bersama

Romli menilai, kondisi ini harus direspons dengan menyesuaikan kembali target pendapatan dan belanja daerah agar tetap realistis dengan situasi terkini. Ia mengingatkan agar revisi RPJMD tidak dianggap tabu, mengingat kebijakan pusat yang berdampak langsung terhadap fiskal daerah.

"Apakah nanti target-target pendapatan di dalam RPJMD-nya harus dirubah atau disesuaikan dengan kondisi real hari ini, itu harus menjadi kebijakan bersama," ucapnya.

"Jangan sampai 5 tahun mendatang gubernur dipertanyakan karena target tidak tercapai, padahal ada kondisi eksisting akibat kebijakan pusat," tegasnya.

Dampak paling nyata dari pemangkasan TKD, kata Romli, akan dirasakan pada belanja modal dan infrastruktur. Sejumlah proyek fisik berpotensi ditunda atau dikurangi demi menjaga keseimbangan anggaran.

"Ini tentunya mengganggu belanja kita. Belanja modal, belanja infrastruktur lainnya pasti akan terganggu. Maka kemudian harus dipilah dan dipilih mana yang menjadi prioritas utama dari pencanangan gubernur yang tertuang di RPJMD. Kegiatan penunjang lainnya bisa kita mundurkan," jelas Romli.

Meski begitu, Romli menegaskan DPRD dan Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjaga agar program-program prioritas publik, seperti pendidikan dan kesehatan agar tidak tersentuh pengurangan.

"Kita punya kewajiban sesuai undang-undang pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen. Itu mandatori, jadi tidak akan terganggu," tegasnya.

ASN Puasa, Rakyat Berpesta

Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat dan Sekretaris Daerah yang sempat menyebut ASN puasa, rakyat berpesta dengan menyebut bakal melakukan efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi, Romli menilai semangat efisiensi tetap harus diukur secara rasional.

"Saya sepakat efisiensi besar-besaran, tapi kan harus terukur juga. Yang diefisiensikannya apa? Tahun ini saja kita sudah mengefisiensikan kegiatan rapat, pelatihan, dan sebagainya. Mereka juga butuh operasionalisasi. Kan enggak mungkin mesin ini jalan tanpa bensin, sederhananya begitu," tuturnya.

Romli mengungkapkan hingga kini pembahasan mengenai dampak pemotongan TKD belum dilakukan secara resmi antara DPRD dan Pemprov Jabar. Jadwal pembahasan KUA-PPAS 2026 yang semula direncanakan pekan ini, disebutnya mengalami penundaan.

"Belum, karena kita belum membahas soal PPAS. Harusnya minggu ini, tapi diundur. Mungkin pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkahnya baru kemudian didiskusikan dengan DPRD," jelasnya.

Ia berharap pembahasan nanti benar-benar memperhitungkan perubahan fiskal akibat pengurangan TKD, agar kebijakan pembangunan 2026 tidak berjalan dengan asumsi lama.

"Maka kemudian ketika kita masuk ke dalam PPAS yang sedang disiapkan, maka ini kasih lihat dulu jangan sampai ikutin Pergub RKPD yang itu sudah berkurang anggarannya Rp2,4 triliun," pungkas Romli.