.webp)
Rencana pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pondok Pesantren disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat.
Rencana pembentukan satgas itu diumumkan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyusul tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang menewaskan puluhan santri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain membentuk satgas, pemerintah berencana melakukan pendataan menyeluruh hingga audit bangunan pesantren di seluruh Indonesia, terutama pesantren yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun.
Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, menilai langkah tersebut menjadi harapan baru bagi dunia pesantren, khususnya dalam penataan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan belajar santri.
"Tentu kami menyambut dengan antusias apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Pak Muhaimin Iskandar terkait dengan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren yang dibentuk untuk memantau infrastruktur pesantren," ujar Zaini, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, kebijakan ini memberi napas baru bagi dunia pesantren yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
"Ini memberi harapan baik ke depan untuk kalangan pesantren. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga akan berkolaborasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Agama. Yang lebih menarik, ada badan lain di tingkat pusat dan daerah yang ikut terlibat," katanya.
Zaini menyoroti bahwa perhatian terhadap pesantren di Jawa Barat masih belum proporsional. Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pesantren tahun 2025 sebesar Rp153 miliar yang semula direncanakan, ternyata batal direalisasikan, dan hanya diganti dengan program beasiswa santri senilai Rp5 miliar.
"Semoga ini jadi sebuah jembatan di daerah, khususnya di Jawa Barat, terkait perkembangan pondok pesantren. Mengingat alokasi anggaran yang harusnya 2025 ini terealisasi Rp153 miliar, nyatanya hari ini tidak ada dan menjadi hilang, digantikan hanya beasiswa santri yang nilainya tidak sebanding yaitu Rp5 miliar," ujarnya.
Zaini berharap pembentukan Satgas ini menjadi langkah awal bagi pemerintah pusat untuk benar-benar melihat kondisi riil pondok pesantren di lapangan khususnya di Jabar yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia.
"Dengan adanya satgas ini, semoga menjadi perhatian khusus untuk pesantren di Jabar, untuk melihat kondisi infrastruktur. Seandainya di 2026 nanti belum ada bantuan dari pemerintah provinsi, diharapkan pemerintah pusat mampu melihat secara nyata kondisi pesantren, yang jumlahnya terbanyak di Indonesia," ucapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar tragedi serupa seperti di Sidoarjo tak terulang. Selain itu, Zaini meminta agar Pemprov Jabar tak tinggal diam dan memanfaatkan momentum pembentukan satgas ini untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
"Harapannya, Pemprov Jabar bisa melihat secara langsung dengan adanya satgas ini. Pemerintah daerah harus mendorong dan memfasilitasi bantuan, terutama untuk infrastruktur dan sarana penunjang pesantren," pungkasnya.
(iqk/iqk)
