.webp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat mencatat masih ada sekitar 700 ribu warga yang hingga kini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Angka itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat merupakan yang terbanyak di Indonesia.
Kepala Disdukcapil Jawa Barat, Berli Hamdani menjelaskan, dari total sekitar 51,75 juta penduduk Jawa Barat, terdapat 37,8 juta jiwa yang sudah masuk dalam kategori wajib KTP elektronik. Namun, sebagian kecil dari kelompok wajib tersebut masih belum mendapatkan dokumen identitas resmi.
"Jadi di Jawa Barat sendiri data yang belum mendapatkan KTP, kan itu ada yang namanya wajib KTP elektronik. Artinya wajib memiliki KTP itu dari 51,75 juta jiwa, sekitar 37,8 juta yang wajib memiliki KTP, dan saat ini sekitar 700 ribu yang belum mendapatkan KTP," ujar Berli di Gedung Sate, Bandung, Rabu (8/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berli menyebutkan, Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak yang belum memiliki e-KTP. Ketiga wilayah ini memiliki kondisi geografis yang menantang, dengan banyak desa yang letaknya jauh dari pusat pelayanan.
"Kalau yang belum punya KTP di Jawa Barat, yang paling banyak itu di daerah Kabupaten Bogor karena juga penduduk terbanyak ya. Geografisnya juga sulit, kemudian Sukabumi dan juga Cianjur, jadi Jawa Barat bagian Selatan," ungkapnya.
Menurutnya, penyebab utama belum tuntasnya perekaman e-KTP bukan karena minimnya fasilitas, melainkan karena sulitnya melacak keberadaan warga yang belum terdaftar.
"Kendalanya paling banyak adalah tidak diketahui. Tidak diketahui keberadaannya begitu. Tapi kita terus melalui berbagai kegiatan, dan saat ini juga oleh Pak Gubernur ada program nganjang ke warga," jelas Berli.
Namun, ia juga tak menampik bahwa luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk membuat kebutuhan anggaran untuk pelayanan langsung ke lapangan masih belum mencukupi.
"Itu dalam bentuknya adalah memberikan alokasi anggaran untuk turun ke lapangan. Tapi karena wilayahnya luas, daerahnya banyak, ini yang menyebabkan anggaran tersebut sampai tahun ini masih kurang," tutur Berli.
Program nganjang ke warga yang digagas Pemprov Jawa Barat dimanfaatkan maksimal oleh Disdukcapil untuk memberikan layanan langsung ke masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
"Itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan layanan langsung di daerah-daerah, terutama Jawa Barat bagian Selatan. Itu yang memang sangat sulit daerahnya untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan karena jarang," ujarnya.
Meski demikian, Berli mengapresiasi dukungan para kepala daerah di Jawa Barat yang dinilai aktif membantu percepatan pelayanan administrasi kependudukan di wilayahnya masing-masing.
"Untuk kependudukan dan kesejahteraan sipil, alhamdulillah kalau di Jawa Barat ini seluruh kepala daerah luar biasa dukungannya, terutama dalam hal memberikan support terhadap pelayanan jemput bola," tandasnya.
Simak Video "Video: Dirjen AHU Yakin Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Bakal Ditolak "
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
