Wagub Erwan Sebut Ada Kelalaian Pengawasan MBG di Bandung Barat

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan turut merespons kasus keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Erwan pun menduga ada unsur kelalaian yang mengakibatkan keracunan massal tersebut.

"Ya, ini berarti ada kelalaian dalam pengawasan. Bohong kalau kita bilang selama ini berjalan baik. Buktinya di beberapa daerah ini ada keracunan-keracunan, berarti pengawasan yang kurang berjalan efektif," kata Erwan usai upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) 215, Kamis (25/9/2025).

Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut ada tiga gelombang keracunan massal akibat santapan MBG di KBB. Totalnya, lebih dari 1.000 pelajar di Bandung Barat yang menjadi korban.

Erwan pun berharap kasus keracunan massal ini ke depannya tidak terulang. Ia meminta supaya MBG yang akan disajikan ke pelajar diawasi secara ketat supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan.

"Saya berharap ke depan tidak ada lagi terjadi keracunan-keracunan di sekolah-sekolah dari MBG ini. Sebelum disajikan, harus ada dulu quality control-nya, apakah ini layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah atau tidak," ucap Erwan.

"Jadi jangan langsung dimasak jam 2 malam, jam 4 dikemas, jam 11 siang dimakan anak-anak. Dan makanannya pun jangan mengandung makanan yang basi. Harus betul-betul kalau memang ada makanan yang dimasaknya itu yang kira-kira bakal basi, itu dicek dulu satu jam sebelum dibagikan ke anak-anak. Dicek keasamannya, kebasiannya seperti apa, apakah masih layak atau tidak dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau tidak, lebih baik jangan diberikan ke mereka," tambahnya.

Erwan memastikan Pemprov Jabar mendukung program MBG yang menjadi inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia meminta pengawasan program itu diperketat agar tidak menimbulkan masalah kembali di kemudian hari.

"Ke Depan harus ada pengawasan-pengawasan yang baik, jangan asal memberikan makanan kepada anak-anak. Kalau bisa ya kurangilah jenis makanan yang bakal basi, yang bakal nantinya dalam berapa jam bisa mengandung racun," katanya.

"Kami mendukung program pemerintah pusat. Masalah lanjut atau tidak itu adalah kewenangan pusat. Kami, apapun yang digagas oleh pemerintah pusat, kami di daerah siap mendukung. Di sini kita tinggal evaluasi sebaik mungkin, deteksi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali," pungkasnya.