.webp)
Mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Garut belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut diungkap Anggota Komisi IV DPRD Kab. Garut Yudha Puja Turnawan kepada detikJabar, Senin, (22/9/2025).
Menurut Yuga, saat ini ada 58 SPPG yang beroperasi di Garut. Namun, berdasarkan penelusurannya, mayoritas hingga kini belum memiliki SLHS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya ini salah karena seharusnya sebelum beroperasi, izinnya harus sudah ada dulu. Tapi ini kan sudah beroperasi meskipun belum punya izin SLHS," kata Yudha.
Yudha menjelaskan, SLHS sangat krusial dalam SPPG. Sebab, SLHS merupakan legalitas yang menunjukan SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sesuai standar pemerintah.
Menurut Yudha, berdasarkan penelusurannya, SLHS tersebut masih dalam proses. "Ya, dikatakan pihak BGN, sedang berproses. Tapi intinya kami sangat sesalkan. Ini sudah beroperasi, tapi izin SLHS belum ada," ucap Yudha.
Makan Bergizi Gratis sendiri sedang menjadi sorotan di Garut, setelah lebih dari 600 pelajar di Kecamatan Kadungora mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG Minggu lalu.
Kejadiannya terungkap setelah 30 orang pelajar mendatangi Puskesmas Kadungora karena mengeluh gejala yang sama, usai menyantap MBG di sekolah masing-masing pada Selasa, (16/9) yakni diare, mual, muntah hingga ada yang pingsan.
Menurut pihak Dinas Kesehatan, total ada 657 pelajar yang mengalami keracunan setelah menyantap MBG. Mereka berasal dari sejumlah sekolah yang berbeda, pada jenjang SD, SMP, SMA dan MA.
Para pelajar ini, menyantap menu MBG yang diproduksi oleh SPPG Yayasan Al Bayyinah 2. Adapun menu makanannya adalah nasi uduk, ayam woku, tempe orek, selada, timun, dan stroberi.
Sampel makanan itu kini telah disita dan dibawa ke laboratorium di Bandung, untuk diteliti. Terkait keracunan ini, Yudha sendiri mengaku telah mendatangi SPPG terkait. Namun, dia tidak bisa berbicara dengan pihak SPPG.
"Saya sudah datang baik-baik untuk meminta penjelasan pada hari Kamis lalu. Tapi sayangnya dari pihak SPPG tidak ada yang memberikan penjelasan," ucap Yudha.
Yudha mendesak agar pihak berwenang menghentikan operasional SPPG Yayasan Al Bayyinah 2 untuk sementara waktu, dan melakukan evaluasi.
"Karena menurut penuturan BPOM kepada kami juga, itu memang ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Kualitas di dapurnya harus diperbaiki," katanya.
Atas kejadian ini, Yudha juga meminta agar Satgas MBG tingkat Kabupaten, yang dikomandoi Sekretaris Daerah untuk bergerak melakukan pekerjaannya.
"Saya minta Satgas MBG ini bekerja. Karena Satgas ini memfasilitasi terbitnya izin SLHS," ucap Yudha.
"Saya lihat belum ada SLHS sudah beroperasi. Dinkes belum pernah supervisi langsung ke SPPG. Ini saya minta benar-benar dilakukan," kata Yudha menambahkan.
Yudha juga berharap agar orang tua, hingga pihak sekolah ikut proaktif dalam mengawal MBG. Orang tua dan guru yang berperan aktif, bisa melindungi pelajar.
"Kalau dirasa ada keluhan, berbau, jangan dikonsumsi. Kemudian langsung dikomunikasikan ke Satgas, SPPG atau pihak MBG lain," pungkas Yudha.
Sementara Ketua DPRD Garut Aris Munandar menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu laporan resmi dari Dinas Kesehatan terkait hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang kini tengah berjalan.
"Kami masih menunggu laporan dari Dinkes. Nanti tentunya akan ada pemanggilan kepada SPPG yang bersangkutan," ucap Aris.
SPPG Al Bayyinah 2 Dihentikan Sementara
Terkait hal ini, Bupati Garut Syakur Amin yang juga sebagai pembina Satgas MBG menuturkan, dari kebutuhan sekitar 300 SPPG, saat ini baru ada lebih dari 50 SPPG yang beroperasi di Garut.
"Adapun Satgas BGN ini merupakan sarana komunikasi yang dipimpin Pak Sekda. Kita kasih ruang untuk para pihak berkomunikasi," kata Syakur.
Syakur menuturkan, insiden keracunan ratusan pelajar yang diduga disebabkan MBG ini, akan menjadi pelajaran bagi pihaknya, untuk mencari formula terbaik dalam hal pengawasan.
"Itu kan musibah, kita semua tidak ingin. Cuman, harus menjadi pelajaran bagi semuanya," kata Syakur.
Syakur sendiri menjelaskan, pada hari Senin, (22/9/2025) ini akan diadakan pertemuan antara Sekretariat Daerah (Sekda) Garut Nurdin Yana dengan pihak SPPG Yayasan Al Bayyinah 2.
"Hari ini akan ada pertemuan antara Sekda dengan SPPG," ucap Syakur.
Syakur menambahkan, buntut dari kasus keracunan 657 pelajar itu, SPPG Yayasan Al Bayyinah 2 operasionalisasinya dihentikan untuk sementara waktu.
"Iya, dipending. Artinya dihentikan untuk sementara waktu," pungkas Syakur.
(yum/yum)
