.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons serius kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Setelah 36 siswa di Cianjur keracunan pada Kamis (11/9), kasus lebih besar terjadi di Garut, di mana 569 siswa dilaporkan keracunan usai menyantap menu MBG pada Selasa (16/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
"Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa," ujar Herman saat dihubungi detikJabar, Jumat (19/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Herman, Pemprov Jabar sudah menugaskan Dinas Kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan. Pemeriksaan laboratorium akan dilakukan guna memastikan apakah kasus disebabkan oleh bakteri atau faktor lain.
"Kami sudah tugaskan Kadis Kesehatan untuk mengecek kenapa bisa terjadi seperti itu sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat," katanya.
Selain aspek kesehatan, Herman menekankan perlunya perbaikan di sisi manajerial. Ia menyebut Dinas Sosial Jabar juga dikerahkan untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta petugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia makanan MBG.
"Kami sudah tugaskan juga dinas sosial untuk kordinasi dengan kabupaten kota dan petugas BGN, SPPG untuk manajemen pengelolaan dapur di lapangan bisa optimal. Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable," katanya.
"Jadi itu yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan dan manajerial harus sehat, harus higienis dan pengelolaan harus manageable sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik," tegasnya.
Siang ini, kata Herman, Pemprov Jabar akan menggelar konsolidasi dengan berbagai pihak terkait. Konsolidasi itu akan membahas kronologi, SOP pelaksanaan, hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus manajebel, perencanaan harus mantap. Yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan," ungkapnya.
Meski menilai MBG sebagai program nasional yang baik, Herman mengakui pelaksanaan di lapangan perlu pengawasan lebih ketat. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terdampak, khususnya para siswa yang mengalami keracunan.
"Ini program bagus tapi tentu tak ada gading yang tak retak. Ini harus dikawal dengan baik, program prioritas nasional. Kalaupun ada kejadian kami Pemprov Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kami ikut tanggung jawab, kami mohon maaf," tutur Herman.
(bba/tey)
