.webp)
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kedua sejak dilantik sebagai Presiden RI. Reshuffle kali ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), dan menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah menteri penting, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Berikut lima fakta penting terkait reshuffle Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
1. Lima Menteri Diganti Sekaligus
Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo mencopot sekaligus lima menteri. Mereka adalah:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam
Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan
ADVERTISEMENTAbdul Kadir Karding dari kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi
Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Namun, tidak semua kursi yang ditinggalkan langsung diisi pengganti. Prabowo baru melantik pengganti untuk tiga pos: Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Adapun kursi Menko Polkam dan Menpora masih dibiarkan kosong, untuk sementara dijabat pejabat ad interim.
2. Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk
Salah satu hal yang menarik dari reshuffle ini adalah hadirnya kementerian baru: Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini merupakan pengembangan dari Badan Penyelenggara (BP) Haji yang kini naik setingkat kementerian.
Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dipercaya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan keduanya berlangsung bersamaan dengan menteri lain di Istana Negara.
3. Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani
Pergantian Menteri Keuangan menjadi salah satu sorotan utama. Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati, sosok yang dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Lulusan Teknik Elektro ITB ini juga meraih gelar Master of Science dan Doktor di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.
Dalam pemerintahan, ia memiliki rekam jejak panjang mulai dari Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Purbaya dikenal memiliki pandangan progresif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
4. Alasan Reshuffle
Kabar reshuffle ini muncul secara mendadak dan baru diumumkan resmi pada hari pelantikan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, reshuffle dilakukan setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja menteri-menterinya.
"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih," ujar Pras di kompleks Istana Kepresidenan.
5. Kontroversi dan Fakta Menarik
Sejumlah momen menarik dan kontroversial turut mewarnai reshuffle ini. Pencopotan Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam menjadi kejutan besar karena hingga kini belum ada penggantinya. Posisi itu untuk sementara diisi pejabat ad interim.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding, yang sebelumnya menjabat Menteri P2MI, sempat menjadi sorotan publik usai foto dirinya bermain domino dengan sosok yang berperkara kasus pembalakan liar, Azis Wellang, viral di media sosial. Meski Karding sudah memberikan klarifikasi, peristiwa ini diduga turut memengaruhi posisinya di kabinet.
Reshuffle Kabinet Prabowo September 2025 menandai dinamika baru dalam pemerintahan. Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan serta pencopotan Budi Gunawan di posisi Menko Polkam menjadi fokus perhatian publik.
Selain itu, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan adanya penyesuaian struktur pemerintahan untuk menjawab kebutuhan baru. Dengan reshuffle ini, arah kebijakan Prabowo ke depan diyakini akan semakin tegas dalam memperkuat stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
(tey/tey)
