Pagar depan Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung dipenuhi tumpukan sampah sisa yang dibuang oleh sekelompok masyarakat saat melakukan aksi pada Kamis (4/9/2025) siang.
Sampah plastik, kantong kresek, botol minuman, bahkan pakaian bekas terlihat menggantung di pagar besi hitam, sementara sebagian lainnya berserakan di jalan dan trotoar.
Pemandangan yang tidak biasa ini sontak menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah satunya Rohman (33) yang hampir setiap hari melewati kawasan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kaget lihat kondisi pagar kayak gini. Pemandangannya jadi kumuh banget, apalagi ini kan gedung dewan, pusat pemerintahan. Jadi kesannya kumuh," ujar Rohman saat mengambil gambar dengan kamera ponselnya.
Namun Rohman tak tahu persis dari mana sampah-sampah itu muncul. "Enggak tahu, lewat sini udah banyak sampah aja," ujarnya.
Aksi Warga Kampung Kota
Diketahui sebelumnya, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Warga Kampung Kota melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jabar. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah aspirasi, salah satunya tindakan represif aparat yang akhir-akhir ini sering terjadi.
![]() |
Mereka kemudian melemparkan sampah sebagai bentuk kekecewaan atas situasi yang sedang terjadi.
"Kami dari Warga Kampung Kota ikut menyuarakan mengenai represifitas aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan," kata koordinator aksi, Angga.
Berikut 10 tuntutan Warga Kampung Kota dalam aksinya di depan Gedung DPRD Jabar:
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/Polri di lingkungan warga masyarakat.
2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja di setiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset koruptor dan hukuman mati baginya.
4. Wujudkan reforma agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
5. Turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan pajak Impor, konglomerat dan perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI dan Polri, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan perjanjian kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.
8. Reformasi Polri dan wujudkan supremasi sipil, kembalikan militer ke barak.
9. Tangkap, adili dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan rakyat bukan tindakan terorisme.
(bba/yum)