.webp)
Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan pada Minggu (31/8/2025). Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sekelompok oknum masyarakat membawa sejumlah barang dari rumah yang berlokasi di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III tersebut.
Musibah itu langsung mengundang simpati masyarakat. Sehari setelah kejadian, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati. Dalam unggahan itu, ia menampilkan tangkapan layar berita terkait penjarahan yang menimpa rumahnya.
"Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulis Sri Mulyani pada Senin (1/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski rumah pribadinya baru saja dijarah, Sri Mulyani tetap menunjukkan sikap tenang dan penuh kebijaksanaan. Ia mengingatkan bahwa dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat negara. Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar urusan pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab besar demi kepentingan bangsa.
Ia menegaskan bahwa politik adalah perjuangan bersama menuju tujuan kolektif bangsa, yang seharusnya dijalankan dengan etika dan moralitas luhur. Sri Mulyani menyadari bahwa membangun Indonesia bukanlah perkara mudah. Jalan yang ditempuh sering kali terjal, penuh rintangan, dan kadang berbahaya.
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa setiap undang-undang yang lahir melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPR, DPD, hingga partisipasi masyarakat. Karena itu, ia menekankan bahwa kebijakan negara tidak boleh dipandang sebagai selera pribadi pejabat semata.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki ruang hukum untuk menyampaikan ketidakpuasan. Jika ada dugaan pelanggaran hak konstitusi, jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi terbuka. Apabila dalam pelaksanaan undang-undang terdapat penyimpangan, masyarakat dapat menempuh jalur hukum hingga ke Mahkamah Agung.
"Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," tegasnya.
Sebagai Bendahara Negara, Sri Mulyani menilai tugas mengelola keuangan negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas. Ia menegaskan, pejabat negara dilarang keras melakukan korupsi. Namun, di sisi lain, ia mengakui bahwa tugas tersebut sangat kompleks, membutuhkan empati, kebijaksanaan, serta kemampuan untuk mendengar suara rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat luas, termasuk warganet, akademisi, pelaku usaha, hingga media massa. Ia menilai kritik, sindiran, bahkan makian yang datang kepadanya merupakan bagian dari proses membangun Indonesia.
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia," ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk tetap membangun negeri dengan cara-cara yang baik. Ia mengingatkan agar tidak merusak, membakar, menjarah, memfitnah, memecah belah, atau menebarkan kebencian.
"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia," tulisnya menutup pernyataan.
Meski tengah menghadapi cobaan berat akibat rumahnya dijarah, sikap Sri Mulyani yang tetap teduh, bijak, dan reflektif menunjukkan keteguhan dirinya sebagai seorang pejabat negara. Ia memilih merespons dengan seruan untuk memperkuat demokrasi, membangun keadaban, serta memperjuangkan cita-cita bangsa bersama-sama.
(tya/tey)
