Gerai Pelayanan Publik Jawab Perjalanan Melelahkan Warga Bogor

Jalanan berliku dari Jasinga menuju Cibinong kerap menjadi rute panjang bagi warga yang hendak mengurus dokumen administrasi. Dengan jarak sekitar 65 kilometer (belum terhitung di pelosok), perjalanan bisa memakan waktu lebih dari dua jam, apalagi jika harus menembus kemacetan di kawasan Dramaga dan Ciampea.

Kondisi serupa juga dialami warga Jonggol di timur Bogor. Untuk tiba di pusat pemerintahan di Cibinong, mereka mesti menempuh perjalanan sekitar 55 kilometer. Bagi sebagian warga, mengurus KTP, akta kelahiran, atau izin usaha berarti meluangkan satu hari penuh hanya untuk perjalanan.

"Kalau dari Jonggol ke Cibinong bisa habis waktu di jalan, padahal urusannya kadang cuma tanda tangan atau ambil dokumen," keluh seorang warga Bisma saat dihubungi detikjabar, Selasa (2/9/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyiapkan Gerai Pelayanan Publik (GPP) di berbagai titik.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor Agus Ridho menyebut langkah tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bogor yang diresmikan pada 24 Juni 2024.

"Pemanfaatan MPP oleh masyarakat pada tahun 2024 mencapai kurang lebih 22.000 pemohon. Sementara hingga Agustus 2025, jumlah pengguna layanan sudah 22.992 orang," ungkap Agus, Senin (1/9/2025).

Agus menjelaskan, MPP saat ini menaungi 32 tenant dari berbagai dinas, instansi, lembaga, dan badan usaha, dengan total 124 jenis layanan. Guna mewujudkan visi Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang, Agus menambahkan, DPMPTSP sudah membuka Gerai Pelayanan Publik di Cisarua sebagai perwakilan wilayah selatan, di Leuwiliang sebagai perwakilan wilayah barat, dan sedang mempersiapkan pengembangan layanan GPP di Kecamatan Cileungsi sebagai perwakilan wilayah timur.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan perluasan layanan akan terus dilakukan agar seluruh masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. "Luas Kabupaten Bogor 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan, tentu kita ingin menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang hadir pada masyarakatnya," ujar Rudy, kemarin.

Ia menambahkan, pada 2025 pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik wilayah yang pelayanannya belum berjalan maksimal.

"Contoh pelayanan administrasi kependudukan, kita akan buka administrasi kependudukan di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga masyarakat Bogor wilayah barat, timur, utara, selatan tidak perlu datang ke tengah ke Cibinong untuk melakukan pelayanan administrasi," Rudy memungkasi.