.webp)
Kota Bandung mengalami kerusakan yang signifikan usai unjuk rasa di DPRD Jabar, Jumat (29/8) malam. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahkan merasakan kesedihan yang mendalam setelah melihat kota yang ia cintai terkoyak akibat ulah sekelompok massa yang tidak bertanggungjawab.
Kesedihan serupa pun turut dirasakan warga Kota Bandung bernama Sandi. Saat ditemui detikJabar usai bersepeda di Jalan Ir H Juanda atau Jalan Dago, Sandi mengaku sudah melihat bagaimana dampak kerusakan signifikan yang kini menerpa kota kelahirannya yang begitu ia banggakan.
Dalam obrolannya, pria yang sehari-hari bekerja di sektor informal ini tak bisa menutupi kesedihannya atas kondisi yang terjadi di Kota Bandung. Namun, ia memaklumi jika kemudian rakyat meluapkan kemarahannya karena tingkah para pejabat yang enggan melihat kondisi masyarakat di bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedih sebetulnya banyak bangunan yang hancur, yang dibakar, apalagi di kota kelahiran saya, kang. Tapi ini bagi saya jadi semacam kemarahan rakyat udah lama dipendam karena tingkahnya yang begitu," katanya, Sabtu (30/8/2025).
Sandi pun berpandangan, masalah ini semuanya bermula dari kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat, salah satunya soal kenaikan pajak. Lalu setelah itu, muncul kesenjangan yang amat besar antara rakyat dengan pejabatnya.
Di saat rakyat dibebani pajak yang tinggi, Sandi kemudian merasa pejabat-pejabat di Indonesia seolah tidak mau merasakan kondisi masyarakat di bawah. Malah kemudian, klimaks masalah muncul soal gaji anggota DPR RI yang fantastis beserta segala macam tunjangannya.
"Ini yang menurut saya bikin rakyat sekarang marah. Ibatatnya, kemarahan ini sudah lama dipendam dan akhirnya memuncak sekarang," ungkap Sandi.
Bagi Sandi, kondisi yang sekarang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, harus menjadi evaluasi yang menyeluruh bagi para pejabat. Meski hanya berstatus sebagai masyarakat biasa, Sandi menaruh harapan supaya para pejabat, terutama anggota dewan bisa berbenah dengan tidak menunjukkan hidup mewah di tengah kondisi masyarakat sekarang.
"Kalau ngebubarin DPR kan enggak mungkin, jadi kalau menurut saya ya harus ada evaluasi, terutama buat anggota DPR. Jangan hidup hedon terus, lihat masyarakat yang dibawah juga," ucapnya.
"Kalau bisa gajinya dikurangi, terus alihkan buat ngebuka lapangan pekerjaan sama subsidi. Kan itu sebetulnya kemarahan dari demo kemarin, duit pajak kita seakan-akan dipakai buat berfoya-foya sama pejabatnya," tuturnya menambahkan.
Harapan serupa juga disampaikan Asep Nendi, seorang pengendara ojek online (ojol) di Kota Bandung. Yang terpenting baginya saat ini, kasus kematian rekan sejawatnya, Affan Kurniawan, bisa diusut secara tuntas dan transparan.
Affan Kurniawan sendiri merupakan ojol yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob Polri saat demo di DPR RI, Kamis (28/8) malam. Jenazahnya kemudian dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.
"Tuntutan kita yang paling penting tentu supaya kematian kawan kita bisa diusut secara tuntas dan transparan. Jangan sampai ditutup-tutupi prosesnya, buka ke kita supaya kita juga bisa mengawal," katanya.
Lalu, Asep Nendi meminta ada evaluasi untuk para pejabat, terutama para anggota DPR RI. Dia mendesak supaya para pejabat tidak lagi memamerkan kehidupan mewah di tengah kondisi rakyat yang dihantui kesulitan.
"Pejabat, terutama anggota dewan harus evaluasi. Gajinya harus diturunkan, lebih baik dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting," pungkasnya.
(ral/tey)
