.webp)
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Badan ini bertugas mengawal pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) untuk mengatasi penurunan tanah dan banjir rob yang kerap melanda kawasan pantai utara Jawa.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 11 (Subang, Majalengka, Sumedang), Zaini Shofari, menilai langkah pemerintah pusat perlu dikawal agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat pesisir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu dibentuk pemerintah pusat. Sebenarnya dengan semangat Jawa Barat agak bertolak belakang karena kalau pantura itu pasti program nasional. Sejak dulu di era gubernur Ahmad Heryawan difokuskan pembangunan di selatan agar bisa mengikuti perkembangan pembangunan," ujar Zaini, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat jangan hanya terfokus di utara, melainkan juga perlu diberikan kepada wilayah selatan Jawa Barat.
"Jadi kalau melihat semangat itu, Pantura ibarat kata tetap akan hidup, tapi Jabar bagian selatan harus dapat perhatian juga, termasuk oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Zaini juga menyoroti dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan tanggul laut raksasa. Ia menilai nelayan bisa terdampak langsung karena akses melaut yang akan semakin jauh.
"Kemudian ada program tanggul laut, itu saya khawatir di situ ada ketimpangan nanti terutama untuk para nelayan. Nanti kan akan dibikin tanggul laut raksasa, orang melaut akan menambah jarak kemudian bahan bakar akan bertambah, tapi belum tentu hasil tangkapan bisa mengikuti," jelasnya.
Ia menegaskan, proyek nasional ini memang penting bagi kawasan yang rawan banjir rob dan abrasi, termasuk Indramayu dan Subang di Jawa Barat. Namun, pemerintah diminta memperhatikan aspek ekologi serta keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
"Jadi semangat untuk melindungi pesisir utara Jawa harus memperhatikan ekologi pesisirnya khususnya untuk nelayan agar tidak menyusahkan nelayan," katanya.
Selain itu, Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar mengingatkan soal potensi ketimpangan sosial akibat proyek berskala besar ini.
"Belum lagi nanti proyek dibangun ada ketimpangan, siapa yang dapat akses sosial di situ bisa jadi sebuah kecemburuan dan harus jadi perhatian pemerintah," pungkasnya.
(bba/sud)
