Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengaku, prihatin sekaligus geram dengan mandeknya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. Fasilitas pengolahan sampah regional itu sudah lebih dari 10 tahun tidak beroperasi, padahal sejak awal diproyeksikan mampu menangani timbunan sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar Bogor.
"Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup sangat prihatin dengan tidak operasionalnya Lulut Nambo ini hampir selama 10 tahun lebih. Padahal Lulut Nambo diproyeksikan mampu menangani penanganan sampah paling tidak di empat kabupaten/kota," kata Hanif di TPPAS Lulut Nambo, Klapanunggal, Rabu (20/8/2025).
Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera mengambil langkah cepat untuk mengoperasionalkan fasilitas tersebut. Menurutnya, salah satu jalan keluar adalah dengan segera mengaktifkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Sebab, dengan teknologi RDF ini nantinya dapat dimanfaatkan langsung oleh dua industri semen besar di sekitar Nambo yang kapasitas serapnya mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.
"Harapan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama bangunan yang sudah ada segera dioperasionalkan, karena sangat sederhana tinggal ganti mesin-mesin. Mesin kalau kita pesan 3-4 bulan selesai, yang ada dioperasionalkan dulu. Industri semen yang jaraknya hanya sekitar 4 kilometer bisa menyerap lebih dari seribu ton per hari," ujar Hanif.
Hanif menambahkan, kendala yang membuat TPPAS Nambo tak kunjung berjalan bukanlah masalah teknis.
"Saya kira non-teknisnya lebih besar," ucapnya.
Ia juga menyebut telah mendapat laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat bahwa Gubernur sudah mengambil determinasi dan akan segera membangun kontrak baru terkait pengelolaan Nambo.
Simak Video "Video: Langkah Kementerian LH Atasi Permasalahan Banjir Bali"
(mso/mso)