.webp)
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Jawa Barat tak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum refleksi bagi para wakil rakyat. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jabar mendorong agar pembangunan desa dapat dilakukan berbasis kearifan lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal masyarakat.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat Zaini Shofari menegaskan desa adalah ujung tombak pembangunan. Menurutnya, desa yang berkembang bukan hanya akan memperkuat identitas masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warganya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu Fraksi PPP mendorong pembangunan desa yang berbasis kearifan lingkungan, sekaligus memperkuat transformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin berkualitas," ujar Zaini usai Sidang Paripurna DPRD Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (19/8/2025).
Ia menekankan, kearifan lokal yang telah lama hidup di masyarakat harus dijaga. Pembangunan yang ramah lingkungan diyakini membuat warga lebih terlibat dalam menjaga tradisi sekaligus memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan.
"Pemekaran desa bukan hanya urusan administrasi. Tetapi juga bertujuan agar warga lebih dekat dengan desanya, menjaga tradisi, dan melestarikan lingkungan," ungkapnya.
Saat ini, Jawa Barat memiliki 5.312 desa. Angka tersebut dinilai belum ideal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 50 juta jiwa. Karena itu, pemekaran desa dianggap perlu agar pemerataan pembangunan berjalan lebih cepat.
Zaini menyebutkan, saat ini Jabar menerima dana desa sekitar Rp6,1 triliun, sedangkan Jawa Timur mendapat Rp8,01 triliun dan Jawa Tengah Rp7,4 triliun. Perbedaan ini menurutnya berpengaruh pada kecepatan pembangunan.
"Perbedaan ini terjadi karena Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten atau kota, sedangkan Jawa Tengah ada 35 dan Jawa Timur 39. Jika jumlah desa bertambah, pemerataan pembangunan bisa berlangsung lebih cepat," tegas dia.
Dorong Transformasi Birokrasi
Tak hanya soal desa, Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya transformasi birokrasi di Jawa Barat. Menurut Zaini, pelayanan publik harus semakin adaptif melalui digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia turut menyoroti peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat dalam mengkoordinasikan perangkat daerah. Sekda kata dia harus menjadi garda terdepan dan mampu merespon cepat setiap persoalan yang muncul di lapangan.
"Sekda Jabar harus menjadi pemimpin utama yang mampu menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah supaya pelayanan publik berjalan dengan baik," ungkapnya.
Zaini menambahkan, birokrasi di Jawa Barat harus terbuka terhadap kritik, responsif terhadap situasi, dan komunikatif dengan DPRD agar kebijakan pemerintah sejalan dengan aspirasi masyarakat.
"Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif akan memudahkan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik harus bersih, transparan, tepat sasaran, dan efisien," tutupnya.
(bba/sud)
