.webp)
Beredar informasi penutupan paksa rumah doa umat Kristen di kawasan Caringin, Garut. Rumah doa tersebut ditutup oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat.
Kabar tersebut mencuat ke publik usai kisahnya diunggah di media sosial. Seperti dilihat detikJabar, Kamis, (14/8/2025) malam, unggahan tersebut menyatakan rumah doa ditutup.
"Penginjil Dani Nataniel yang melayani puluhan umat Kristen di Rumah Doa Imanuel, Caringin, Garut diusir oleh Forkopimcam pada 2 Agustus 2024. Seluruh aktivitas ibadah juga dilarang rumah doanya ditutup paksa," tulis unggahan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam unggahan tersebut, pengunggahnya menuturkan jika penutupan rumah doa tersebut menjadi polemik. Pertama, karena rumah doa itu diduga ditutup paksa oleh pemerintah.
Hal tersebut tertuang dalam sebuah surat kesepakatan bersama, yang ditandatangani Kapolsek Caringin Ipda Indra Koncara, Kasi Kesra Kecamatan Caringin Suat Setiawan dan perwakilan TNI, Peltu Rosidin.
Surat tersebut, intinya menyatakan bahwa Forkopimda telah bersepakat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengurus Gereja Beth-El Tabernakel Rumah Doa Imanuel (Pos Pelayanan Gereja Beth-El Tabernakel Suka Bungah) dalam:
1. Menutup Gereja Beth-El Tabernakel Rumah Doa Imanuel (Pos Pelayanan Gereja Beth-El Tabernakel Suka Bungah) ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan kegiatan agama Kristen
2. Penutupan Gereja Beth-El Tabernakel Rumah Doa Imanuel (Pos Pelayanan Gereja Beth-El Tabernakel Suka Bungah) ini berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2025, apabila pemilik rumah akan mendirikan kembali agar menempuh perizinan sesuai dengan Undang-undang dan atau Peraturan yang berlaku.
3. Agar seluruh masyarakat menjaga toleransi antar umat beragama dan tidak melakukan tindakan anarkis ataupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas.
Terkait penutupan rumah doa di Kecamatan Caringin ini, Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) melalui Kantor Wilayah Jawa Barat turun tangan, pada Kamis, (14/8/2025) ini.
Menurut Kepala Kanwil Kemenham Jabar, Hasbullah Fudail, pihaknya telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait kasus tersebut.
"Penanganannya meliputi kunjungan lokasi, permintaan klarifikasi pada Forkopimcam, warga setempat, Ketua FKUB, pemerintah daerah dan pengumpulan dokumen terkait," kata Hasbullah.
Dari hasil penelusuran Kemenham diketahui, jika rumah doa yang dihentikan kegiatannya tersebut mengantongi Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama wilayah Jawa Barat.
Namun, pemerintahan desa dan kecamatan, FKUB, Polsek hingga warga setempat tidak mengetahui adanya kegiatan rumah doa, karena pemilik rumah doa tersebut tidak melapor ke Forkopimcam.
"Menurut keterangan Forkopimcam, penutupan dilakukan sebagai upaya untuk meredam potensi konflik sosial yang mulai bergejolak," katanya.
Kepada Hasbullah, Forkopimcam sendiri menuturkan telah berupaya memastikan keamanan penghuni rumah dia dan bangunan rumah doa dengan pengamanan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menyelamatkan penghuni rumah doa dan bangunan yang ditempatinya.
Dari hasil penuturan Kemenham sendiri diketahui, tidak ada warga beragama kristen di lokasi tersebut.
"Kami aman melakukan koordinasi lanjutan dengan Kemenag Provinsi Jabar dan menghadiri pertemuan dengan pemilik dan penjaga rumah dia yang akan dilakukan pada tanggal 19 Agustus mendatang dan memastikan hak-haknya terpenuhi," pungkas Hasbullah.
Terkait hal ini, Bupati Garut Syakur Amin menuturkan Pemkab Garut akan turut serta melakukan mediasi dalam perkara ini.
"Kita tunggu saja mediasinya seperti apa. Tujuannya supaya ada kesamaan persepsi," ungkap Syakur.
(mso/mso)
