.webp)
Tindakan korupsi kerap terjadi diberbagai lingkungan pemerintahan. Transaksi haram tersebut biasanya kerap melibatkan banyak orang, dan salah satunya adalah keluarga.
Sebagai upaya pencegahan, KPK melakukan bimbingan teknis penanaman antikorupsi di salah satu hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (12/8/2025). Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung dan keluarga turut menjadi peserta pendidikan tersebut.
KPK terus melakukan kajian terkait penyebab terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan. Dalam kajiannya ternyata keluarga tidak menjadi benteng untuk seseorang melakukan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi beberapa keluarga baik istri, anak, suami, adik, kakak dan lain-lain bahkan menjadi pendorong untuk melakukan korupsi," ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
KPK RI terus melakukan sosialisasi pendidikan dan bimbingan teknis di lingkungan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi diseluruh elemen.
"Jangan hanya suami saja, atau istrinya sebagai pejabatnya saja yang paham, tapi yang di rumah tidak paham gitu di sini ya. Bahkan yang lebih parah lagi tidak mau tahu," katanya.
Wawan meminta para istri untuk bisa paham atau terbuka terkait apapun yang diberikan oleh suami. Menurutnya hal tersebut akan meminimalisir tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat.
"Jadi istri jangan asal nerima-nerima aja. Karena salah satu faktor kenapa suami-suami itu menjadi koruptor, salah satunya adalah salah satu pendorongnya adalah karena karena tadi yang di rumah nggak mau tahu gitu. Sehingga pengen beli inilah, pengen minta itulah, dan seterusnya," tegasnya.
Tak hanya itu, KPK juga turut mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) kerap melibatkan ring satu pejabat. Sehingga saat ini juga sudah tidak hanya melibatkan keluarga.
"Bahkan sekarang sudah melibatkan supir, melibatkan pembantu rumah tangga, untuk menutupi hasil-hasil korupsinya," katanya.
Wawan mengaku, tren pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada laki-laki. Bahkan pelaku korupsi saat ini turut terjadi di kalangan perempuan.
"Saya kira ini ironis bagi kita ya," bebernya.
Dirinya turut menyoroti prilaku masyarakat yang direkap Badan Pusat Statistik (BPS). Kata Wawan, prilaku masyarakat saat ini menjadi lebih ke arah permisif.
"Masyarakat kita trennya agak menurun nih yang terhadap korupsi itu menjadi permisif. Lebih permisif lah gitu kan di sini ya. Ini yang dulu nilainya 3,92 yang terakhir itu 3,85 turun tuh di situ," ucap Wawan.
Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran KPK RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sehingga dirinya terus menggenjot sosialisasi dan bimbingan teknis anti korupsi di lingkungan pemerintahan.
"Jadi kita berharap tentu ini menjadi satu tanda bagi kita untuk kembali bergerak mengingatkan diri kita sendiri, keluarga, anak, suami, istri, orang tua dan lain-lain saling mengingatkan perilaku-perilaku yang sifatnya korup," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, kerap melaksanakan kegiatan pendidikan antikorupsi bersama KPK RI. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
"Terima kasih kepada KPK RI dan juga inspektorat yang sudah menjalankan dalam rangka pencegahan dan juga pendidikan. Ini salah satu upaya untuk meminimalisir persoalan-persoalan korupsi yang terjadi," kata Dadang.
Menurutnya kegiatan tersebut merupakan langkah preventif yang dilakukan Pemkab Bandung. Sehingga para kepala OPD dan ASN untuk bisa mengerjakan tugas dan fungsi yang sesuai.
"Karena salah satu program yang akan kita jalankan adalah bagaimana untuk terus melakukan program-program yang tentunya transparan, akuntabel," ucap Dadang.
Dengan adanya bimtek tersebut diharapkan bisa melahirkan program yang baik untuk pembangunan Kabupaten Bandung. Kemudian bisa didukung secara langsung oleh keluarganya.
"Kami juga terus melakukan melalui Inspektorat komunikasi konsolidasi bagaimana pembuatan regulasi dan lain sebagainya. Ini terus kami lakukan, sehingga dengan diadakannya pendidikan antikorupsi ini," bebernya.
"Semoga para ASN Kabupaten Bandung, termasuk saya selaku Bupati dan juga keluarga, tetap untuk menjaga integritas demi keberlangsungan bangsa dan negara terutama kemajuan Kabupaten Bandung ke depan," pungkasnya.
(mso/mso)
