.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk menuntaskan persoalan desa-desa yang masih belum memiliki akses internet, termasuk desa blank spot alias tanpa jaringan sama sekali.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Mas Adi Komar mengungkapkan, saat ini pihaknya terus memverifikasi dan mengecek data desa yang masuk kategori blank spot. Menurut data internal yang dimiliki Diskominfo Jabar, terdapat 61 desa yang saat ini masih tergolong blank spot.
"Pemprov Jabar komitmen akan memenuhi seluruh konektivitas komunikasi, salah satunya ada beberapa desa yang sampai sekarang masih belum bisa mengakses internet. Dan data yang kami dapat ada 61 desa," ujar Adi Komar, Rabu (26/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi menjelaskan, tantangan utama dalam memperluas jaringan internet ke desa-desa blank spot adalah kondisi geografis yang sulit diakses serta belum terbangunnya infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan dan jembatan.
"Kalau kita bicara blank spot, penyelenggaraan infrastruktur itu secara utuh dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Namun, pembangunan tetap harus mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur fisik," ujarnya.
"Jadi kita secara simultan, membuat jalan jembatan yang bagus dan diikuti upaya selanjutnya membangun infrastruktur dalam pengentasan blank spot," lanjutnya.
Ia menyebutkan, beberapa wilayah seperti Kabupaten Sukabumi dan Garut masih memiliki desa blank spot karena faktor alam seperti pegunungan dan lembah yang menyulitkan pembangunan infrastruktur jaringan. Selain itu, permintaan akses komunikasi dari warga juga menjadi penentu prioritas pembangunan.
"Penyebab blank spot itu ya pertama geografis, kedua penduduk yang ingin mengakses komunikasi. Sehingga jadi prioritas juga pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang disiapkan Pemprov Jabar," katanya.
Terkait strategi dan prioritas pembangunan digital, Adi mengakui bahwa Pemprov Jabar belum mengalokasikan anggaran khusus tahun ini untuk pembangunan infrastruktur jaringan di desa blank spot. Namun, pihaknya tengah menyusun rencana matang berdasarkan kebutuhan di lapangan.
"Hal pertama kita memang belum mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur itu. Namun yang penting kami harus menyusun perencanaan yang matang dengan kondisi di lapangan. Strategi kita melibatkan kabupaten/kota untuk juga meng-update berapa kebutuhannya, keperluannya sehingga bisa dituntaskan," jelas Adi.
Ia menambahkan, upaya pengentasan blank spot akan dirancang secara kolaboratif, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membuka peluang melalui bantuan pemerintah pusat maupun CSR dari perusahaan penyedia jaringan.
"Yang pasti tahun ini kita masih memverifikasi data yang valid terkait data desa blank spot baik sinyal GSM maupun yang fiber optik. Selanjutnya kami akan coba rumuskan program untuk pembangunannya. Kita harus bekerja bersama untuk mengentaskan masalah blank spot ini," pungkasnya.
(bba/orb)
