Serangan Digital Berlanjut, Neni Tuntut Klarifikasi Pemprov Jabar

Lebih dari sepekan sejak somasi dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, aktivis demokrasi Neni Nur Hayati masih belum mendapat kejelasan atas dugaan doxing yang dilakukan oleh akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.

Meski unggahan yang memuat wajah Neni telah dihapus dan diganti dengan versi tanpa foto, namun tak ada penjelasan publik apalagi permintaan maaf dari pihak pemerintah. Situasi ini justru memicu gelombang serangan digital lanjutan yang kian membahayakan.

"Kemarin kami sudah rapat juga dengan kuasa hukum dan menentukan langkah selanjutnya. Sebab, serangan digital itu masih berlangsung hingga sekarang, bahkan di YouTube banyak informasi dan doxing dengan ancaman pembunuhan dan diarak," ujar Neni saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).

Dugaan doxing ini bermula dari unggahan video di akun resmi Diskominfo Jabar yang menampilkan foto wajah Neni. Unggahan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memantik komentar-komentar kebencian.

Merasa dirugikan, pada 21 Juli 2025 Neni melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam somasi itu, ia menuntut klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga etika komunikasi digital.

Namun hingga kini, respons konkret dari Pemprov Jabar belum muncul ke permukaan meski unggahan yang menampilkan wajah Neni telah dihapus oleh akun Diskominfo Jabar.

"Sebetulnya kan foto saya dari Diskominfo sudah di-takedown dan sudah mengunggah ulang videonya tanpa ada foto saya, hanya tidak ada sama sekali penjelasan dan klarifikasi," tegas Neni.

Alih-alih mereda, Neni menyebut teror digital masih terus terjadi setiap hari. Ia kini tengah mengumpulkan semua bentuk doxing dan ancaman yang tersebar di berbagai platform media sosial yang ditujukan terhadap dirinya.

"Saya sedang mengumpulkan semua data-data di media sosial yang sudah sangat jauh dari semangat membangun demokrasi," ujarnya.

"Setiap hari pun saya masih mendapatkan teror seperti ini akibat dari unggahan akun resmi Pemprov Jabar, di mana memicu serangan doxing berkepanjangan dan sangat merugikan," sambungnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Neni juga mengaku dihubungi sejumlah pihak yang mengklaim mewakili pejabat penting di lingkungan Pemprov Jabar, termasuk nama gubernur, sekda, hingga asisten daerah.

"Saya bingung, ada yang mengatasnamakan Pak Gubernur, Sekda, dan Asda. Jadi saya sarankan, baiknya memang secara resmi menyampaikan surat kepada kuasa hukum kami atau ke lembaga kami secara resmi, tidak melalui perantara karena sangat khawatir ada potensi kepentingan di luar sepengetahuan saya," tuturnya.

Dalam waktu dekat, tim kuasa hukum Neni akan menentukan langkah hukum lanjutan. Di sisi lain, Neni juga menyatakan akan menyurati langsung pihak YouTube untuk meminta penurunan konten-konten yang dianggap berisi ancaman kekerasan dan doxing.

"Saya tentu sangat menerima risiko karena aktif di media sosial, tapi doxing yang membahayakan ini, apalagi akibat dari alat kontrol pemerintah, tidak bisa terus kita biarkan. Karena ekosistem digital harus sehat, berkeadaban, dan berkeadilan," ujar Neni.

Ia pun mendesak Pemprov Jabar untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini dengan bijak. "Selanjutnya ya seperti dalam somasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik," tandasnya.