Pekerja Wisata ke Demul: Beliau Tak Punya Nyali Bertatap Langsung

Polemik Larangan Study Tour

Pekerja Wisata ke Demul: Beliau Tak Punya Nyali Bertatap Langsung

Bima Bagaskara - detikJabar
Kamis, 24 Jul 2025 18:30 WIB
Demo pekerja pariwisata Jawa Barat. Mereka mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut larangan study tour di Jabar.
Demo pekerja pariwisata Jabar tolak larangan study tour. (Foto: Rifat Alhamidi/detikJabar).
Bandung -

Gelombang protes terhadap larangan study tour sekolah di Jawa Barat belum mereda. Para pelaku usaha wisata yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.

Hal tersebut dilakukan jika Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Demul) tidak segera mencabut kebijakan larangan study tour seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA. "Kita juga akan upayakan cara-cara lain secara bersamaan, di antaranya diplomasi melalui jalur legislatif ya apakah itu dengan DPRD Jabar ataupun dengan DPR RI," ucap Koordinator P3JB Herdi Sudardja saat dikonfirmasi detikJabar, (24/7/2025).

Menurutnya, pelarangan kegiatan study tour sekolah secara langsung mematikan salah satu denyut utama ekonomi sektor pariwisata di daerah. Dia menilai keputusan ini terburu-buru dan tidak melalui dialog yang memadai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebab, study tour ini menjadi salah satu sektor paling besar dalam bisnis jasa pariwisata. Sejak dulu mulai adanya program itu (study tour) tidak pernah ada pelarangan. Kepala daerah tidak pernah menerbitkan aturan untuk melarang kegiatan study tour siswa sekolah," ungkapnya.

Herdi juga menilai, jika alasan di balik larangan ini adalah untuk meringankan beban orang tua siswa, maka solusi bisa dicari tanpa harus melarang sepenuhnya. "Sebetulnya banyak cara untuk tidak menambah beban. Bisa dengan subsidi silang, dengan dana-dana sekolah yang dialokasikan dari pemerintah ke sekolah, ataupun juga dengan cara mereka menabung," tutur Herdi.

ADVERTISEMENT

Ia menuding keputusan melarang study tour dikeluarkan tanpa melalui kajian menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Bahkan, pelaku usaha pariwisata disebut tidak pernah diajak berdiskusi sebelum kebijakan diberlakukan.

"Tiba-tiba peraturan ini diterbitkan, diberlakukan tanpa melihat dampak ekonomi maupun dampak yang lainnya terhadap usaha-usaha sektor lainnya," ujar Herdi.

Lebih lanjut, dia juga mengkritik gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang dinilai hanya berani menjawab polemik melalui media sosial, tanpa pernah bertemu langsung dengan massa aksi.

"Beliau tidak punya nyali untuk bertatap langsung dengan peserta aksi. Selama ini kan kita lihat di medsos. Beliau selalu menjawab kritikan orang itu dari medsos. Begitu kejadian meninggal hajatan anaknya saja dijawabnya dengan medsos," kata Herdi.




(bba/mso)


Hide Ads